DPRD Kutim Atensikan Perbaikan Data Masyarakat Miskin Ekstrim dan Penanganan Stunting
LATESBONTANG – Perbaikan data masyarakat miskin ekstrim dan penaganan stunting menjadi atensi DPRD Kutai Timur (Kutim). Ini dipandang penting ditangani serius oleh pemerintah daerah.
Perbaikan data masyarakat miskin ekstrim dan masalah stunting ini adalah 2 dari 19 rekomendasi Pansus DPRD Kutim terhadap LKPj Bupati Kutim tahun 2022.
“Kami merekomendasikan agar segera melakukan perbaikan data kategori masyarakat miskin dan masyarakat miskin ekstrim untuk menghindari tidak tersalurkannya Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada program bantuan tunai untuk masyarakat miskin,” ujar David Rante, Selasa (16/05/2023).
Terkait stunting, David Rante meminta pemerintah menjadikannya sebagai skala prioritas untuk menekan naiknya angka stunting.
“Kami minta Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana agar memperhatikan masalah stunting ini, utamanya daerah-daerah yang angkat stunting nya masih tinggi,” pintanya.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Kutim Kasmidi Bulang mengatakan, sebagai tim penanggulangan stunting di daerah dan penanggulangan masyarakat miskin, Kutim saat ini tidak lagi berada di tingkat paling bawah.
“Tahun Kemarin Kutim paling rendah, dengan angka stunting paling tinggi. Kita sudah secara sporadis atau SKPD terkait semua sudah bekerja, bahkan dinas-dinas teknis kita sampai ke penyuluhan ke sekolah sudah kita lakukan,” ucap Kasmidi Bulang.
Kasmidi mengungkapkan, setelah data itu disampaikan ke pusat, ternyata Kutim naik peringkat dan tidak lagi paling bawah dan tidak paling besar angka stunting nya.
“Sekarang dibawah kita ada Penajam Paser Utara. Salah satu faktor angka stunting itu tinggi karena presentasi jumlah balita dengan jumlah balita yang di timbang lebih sedikit, artinya sedikit orang tua datang ke posyandu timbang anaknya, sehingga angka stunting pembaginya kecil hasilnya juga pasti besar,” tandasnya. (adv/
