LATESTBONTANG – Komisi C DPRD Kota Bontang menyoroti kebutuhan pembangunan infrastruktur dasar di beberapa wilayah, khususnya di Kampung Gotong Royong, Kelurahan Belimbing, Bontang Barat.
Joni Alla’ Padang, Sekretaris Komisi C DPRD, mengungkapkan bahwa alokasi anggaran Bina Marga sebesar Rp159 miliar belum sepenuhnya menyentuh semua wilayah kota.
Joni mengkritisi alokasi anggaran yang menurutnya belum mengakomodasi kebutuhan masyarakat di daerah terpencil seperti Kampung Gotong Royong. Ia menyebut, jalan sepanjang satu kilometer di kampung tersebut masih belum diperbaiki, menandakan bahwa program pembukaan akses jalan dari pemerintah belum menjangkau kawasan ini.
“Seharusnya dengan anggaran sebesar itu, semua wilayah mendapatkan pembangunan infrastruktur yang merata. Namun, faktanya jalan di Kampung Gotong Royong masih belum diperhatikan,” ungkapnya dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dinas PUPRK, Senin (21/10/2024).
Tak hanya akses jalan, Joni juga menyoroti keterbatasan air bersih di Kampung Gotong Royong. Warga di daerah ini belum mendapatkan layanan air dari PDAM, sehingga terpaksa mengeluarkan biaya sebesar Rp75 ribu per hari untuk membeli air tandon.
“Kondisi ini menunjukkan bahwa akses layanan dasar, seperti air bersih, masih belum merata di seluruh kota. Kami harap ini menjadi perhatian serius pemerintah,” tambah Joni.
Menurutnya, kebutuhan dasar seperti jalan dan air bersih adalah hak masyarakat yang seharusnya mendapat prioritas dalam pembangunan kota. Ia mendesak Dinas PUPRK untuk lebih peduli terhadap kebutuhan infrastruktur di wilayah-wilayah yang masih tertinggal.
Merespons kritikan ini, Kepala Dinas PUPRK Bontang, Much Cholis Edy Prabowo, menyatakan pihaknya terbuka terhadap masukan dari DPRD dan siap menindaklanjuti usulan terkait infrastruktur dan akses air bersih di Kampung Gotong Royong.
“Kami selalu terbuka terhadap masukan dari DPRD. Keluhan seperti ini akan menjadi bahan evaluasi agar kebutuhan infrastruktur warga bisa terjawab dengan baik,” ucapnya.
Much Cholis menyebut bahwa koordinasi dengan DPRD akan terus dilakukan untuk memastikan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Bontang sesuai dengan aspirasi masyarakat.
