DPRD Bontang Siap Dukung Perubahan Status Sekolah SD YPPI Menjadi Negeri demi Kesejahteraan Guru
Bontang. Minimnya kesejahteraan para guru di SD Yayasan Pendidikan Pembinaan Islam (YPPI) Kampung Malahing telah mengundang perhatian serius dari Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bontang. Dalam kunjungan yang dilakukan ke Malahing pada Senin (24/7/2023), Kepala SD YPPI Malahing, Suwardi, mengungkapkan permintaan para tenaga pendidik untuk mengubah status sekolah tersebut menjadi negeri. Hal ini muncul akibat ketidaksetaraan gaji dengan sekolah-sekolah negeri di wilayah pesisir seperti Selangan, Tihi-Tihi, dan Pulau Gusung.
Suwardi mengungkapkan bahwa gaji para guru di SD YPPI Malahing sangat jauh berbeda dengan kondisi di sekolah negeri. Dari yayasan, ia hanya menerima gaji sebesar Rp650 ribu per bulan, meskipun telah mengabdikan dirinya selama lebih dari 17 tahun. Ia juga menyoroti keterlambatan pembayaran gaji yang bahkan mencapai enam bulan, serta kesulitan mendapatkan fasilitas dasar seperti spidol untuk mengajar.
“Belum lagi gaji kami itu sering mengalami keterlambatan kadang waktu keterlambatannya bisa mencapai enam bulan. Kadang juga minta spidol saja untuk mengajar tidak dikasih. Jadi kalau ada honor cair dari yayasan, itu yang saya pakai buat beli spidol,” ucapnya.
Menanggapi keluhan ini, anggota Komisi I DPRD Bontang, Abdul Haris, memberikan tanggapannya. Ia menyatakan bahwa jika SD YPPI Malahing menginginkan perubahan status menjadi sekolah negeri, pihak yayasan harus bersedia melepas aset sekolah dan menghibahkannya kepada Pemerintah Kota Bontang. Apabila yayasan setuju dengan langkah ini, Komisi I siap untuk mendukung dan mengawal prosesnya.
Abdul Haris menjelaskan bahwa dengan status negeri, tenaga pengajar di sekolah tersebut dapat diangkat sebagai Tenaga Kontrak Daerah (TKD) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) prioritas. Langkah ini diharapkan dapat memberikan kesejahteraan yang lebih baik bagi para guru.
“Kalau sudah negeri, nanti tenaga pengajarnya bisa diajukan menjadi TKD atau P3K prioritas,” ungkapnya.
Sebagai tindak lanjut dari situasi ini, Komisi I DPRD Bontang akan mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada akhir Juli atau awal Agustus mendatang. RDP ini akan melibatkan semua pihak yang terkait, termasuk perwakilan dari Yayasan YPPI Bontang. Tujuannya adalah untuk mendiskusikan langkah-langkah konkretnya serta mencari solusi terbaik untuk meningkatkan kesejahteraan para guru dan mengatasi masalah yang dihadapi oleh SD YPPI Malahing.
