Latestbontang.co,BONTANG – Pergantian pimpinan di tingkat kecamatan maupun kelurahan menjadi salah satu alasan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Bontang kembali menggelar advokasi terkait program Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (KRPPA) serta Kota Layak Anak.
Kegiatan yang berlangsung di Balai Pertemuan Umum (BPU) Kecamatan Bontang Utara, Selasa (26/5/2026), itu diikuti oleh perwakilan kecamatan, kelurahan, relawan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA), serta Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM).
Sekretaris DP3AKB Bontang, Jamila Suyuthi, mengatakan kegiatan tersebut bukan program yang baru pertama kali dilakukan. Advokasi kembali dilaksanakan untuk memastikan pemahaman para pemangku kepentingan tetap selaras meskipun terjadi pergantian pejabat di wilayah.
“Karena adanya pergantian pimpinan di lingkup kecamatan maupun kelurahan, maka advokasi ini perlu kembali dilakukan agar pemahaman terhadap program tetap terjaga,” ujarnya.
Menurut Jamila, keberlanjutan program perlindungan perempuan dan anak sangat bergantung pada komitmen para pemimpin wilayah. Oleh sebab itu, penyamaan persepsi menjadi langkah penting agar program yang telah berjalan tidak mengalami hambatan.
Ia menjelaskan bahwa pembangunan Kota Layak Anak bukan hanya menjadi tanggung jawab DP3AKB semata. Program tersebut membutuhkan dukungan seluruh perangkat daerah hingga pemerintah di tingkat kecamatan dan kelurahan.
Karena itu, dalam kegiatan tersebut DP3AKB menghadirkan narasumber dari DP3AKB Provinsi Kalimantan Timur untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai implementasi KRPPA dan indikator Kota Layak Anak.
Jamila menegaskan bahwa kegiatan advokasi tidak boleh berhenti pada diskusi dan penyampaian materi semata. Seluruh hasil pembahasan harus diterjemahkan menjadi langkah nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Menurutnya, berbagai kebijakan yang berkaitan dengan perempuan dan anak akan lebih efektif apabila dilaksanakan secara konsisten di tingkat wilayah. Peran kecamatan dan kelurahan menjadi sangat penting karena mereka berhadapan langsung dengan masyarakat setiap hari.
Melalui kegiatan tersebut, DP3AKB berharap seluruh aparatur wilayah memiliki pemahaman yang sama mengenai arah pembangunan yang berorientasi pada perlindungan perempuan, pemenuhan hak anak, dan penguatan kualitas keluarga.
“Segala hal yang kita bahas di tempat ini harus diimplementasikan dengan baik di lapangan. Dengan begitu tujuan pembangunan kualitas keluarga dan Kota Layak Anak dapat benar-benar terwujud,” pungkasnya. (Re)