Data Antar-OPD Tak Sinkron, DPRD Nilai Kebijakan Pemerintah Kota Dinilai Kurang Efektif
LATESTBONTANG – Ketidaksesuaian data antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Bontang memunculkan kekhawatiran terhadap efektivitas kebijakan pemerintah daerah. Wakil Ketua Komisi B DPRD Bontang, Winardi, menilai kondisi ini dapat memicu kebijakan yang kontradiktif dan kurang tepat sasaran.
Winardi menegaskan perlunya perbaikan sistem database antar-OPD agar proses pengambilan keputusan dapat berdasarkan data yang akurat.
“Semua bermula dari database, tanpa sinkronisasi data yang baik, kebijakan bisa jadi tidak efektif,” ungkapnya beberapa waktu lalu.
Ia memberikan contoh adanya ketidaksesuaian data antara Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan (DKUMPP) dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). DKUMPP melaporkan adanya peningkatan jumlah UMKM di Bontang, yang menunjukkan perkembangan ekonomi yang seharusnya positif. Namun, di sisi lain, Bapenda justru melaporkan penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kondisi ini sangat kontradiktif. Jika UMKM meningkat, seharusnya ada efek yang terlihat pada PAD,” ujar Winardi, politisi dari PDI Perjuangan.
Menurutnya, ketidaksinkronan ini menimbulkan kebingungan dan menghambat upaya pemerintah dalam merancang kebijakan yang benar-benar berdampak bagi masyarakat. Ia berharap adanya integrasi data antar-OPD yang lebih baik agar data yang dipakai dalam pengambilan kebijakan benar-benar mencerminkan situasi di lapangan. Dengan demikian, pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang lebih akurat dan tepat sasaran.
“Sinkronisasi data harus ditingkatkan supaya kebijakan bisa lebih efektif dan tidak saling bertentangan,” tegasnya.
