LATESBONTANG – Pemkab Kutai Timur (Kutim) dinilai masih kurang maksimal menjemput anggaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim). Pasalnya, bantuan keuangan (Bankeu) daerah yang diterima tahun ini paling kecil dari 10 kabupaten/kota di Kaltim.
Rasio tersebut juga dirilis BPKAD Kaltim. Informasi dihimpun, Kutim tahun ini hanya menerima total bankeu Rp32,8 miliar dan paling sedikit dibanding 9 kabupaten/kota lainnya.
Kota Bontang misalnya yang merupakan daerah tetangga mendapatkan bankeu Rp58,8 miliar. Kemudian Kota Samarinda Rp354,4 miliar. Kabupaten Paser Rp243,9 miliar, Kabupaten Berau Rp224,5 miliar, Kota Balikpapan Rp96,2 miliar, Kabupaten Panajam Paser Utara (PPU) Rp72 miliar.
Belum lagi Kabupaten Mahakam Ulu yang mendapatkan total Bankeu Pepmrov Kaltim sebesar Rp38,4 miliar, Kabupaten Kutai Kartanegara Rp38,1 miliar, dan Kabupaten Kutai Barat Rp38 miliar.
Anggota DPRD Kutim, Basti Sangga Langi menanggapi jumlah bantuan keuangan yang diberikan oleh Pemprov Kaltim yang senilai Rp32,8 miliar. Menurutnya, jumlah tersebut mengindikasikan jika Pemkab Kutim tidak maksimal melakukan koordinasi alias kurang gesit menjemput anggaran.
Di lain sisi, sejumlah fasilitas di Kutim masih membutuhkan perhatian serius. Misalnya pembangunan jalan yang menjadi kebutuhan masyarakat dan tidak terfasilitasi jika hanya mengandalkan Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun Dana Insentif Daerah (DID).
Belum lagi program di bidang sosial dan keagamaan. Karena itu, Basti sangat menyayangkan hal ini, Kutim juga butuh bantuan yang besar seperti daerah lainnya.
“Saya pikir ini harus kita bicarakan dengan pihak terkait, bagaimana bankeu ini bisa ditingkatkan lagi kedepannya,” ucap Basti Sangga Langi, Rabu (24/05/2023). (adv).
