LATESTBONTANG – DPRD Bontang, melalui Komisi I, tengah mengambil langkah proaktif dengan merencanakan undangan kepada seluruh pemangku kepentingan terkait guna membahas isu penurunan stunting secara menyeluruh.
Pernyataan ini disampaikan oleh Muslimin, Ketua Komisi I DPRD Bontang, yang menyatakan bahwa meskipun sudah mengundang Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos-SPM) dalam rapat sebelumnya, masih terdapat kebutuhan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih holistik terkait penanganan stunting di Bontang.
Politisi Golkar tersebut menjelaskan bahwa pertemuan sebelumnya belum menghasilkan penjelasan komprehensif terkait kolaborasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan alokasi dana secara menyeluruh. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk menggelar rapat kembali dengan melibatkan semua pihak terkait.
“Kami belum mendapatkan pemahaman yang utuh, maka kami memutuskan untuk mengadakan rapat lagi dengan melibatkan semua pihak terkait,” ungkap Muslimin saat dikonfirmasi, Jumat (17/11/2023).
Selain Dinkes dan Dinsos-PM, pihak yang terlibat meliputi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang), Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemkot Bontang, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DPPKB), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), staf ahli, serta Asisten 1 Sekretariat Daerah Pemkot Bontang.
Adrofdita, anggota Komisi I lainnya menambahkan, dirinya berharap agar tim pemkot dapat bekerja secara terpadu meskipun setiap OPD memiliki tugas dan anggaran masing-masing. Ia juga menyarankan agar tim tersebut mengadakan pertemuan rutin setiap tiga bulan atau minimal enam bulan sekali untuk mengevaluasi hasil yang telah dicapai. Komisi I menyatakan kesiapannya untuk mendukung penambahan anggaran jika diperlukan.
“Kami berharap tahun depan angka stunting bisa turun ke 14 persen sesuai dengan target nasional. Saat ini, menurut informasi yang saya ketahui, Bontang telah berhasil menurunkan angka stunting dari sebelumnya 21-22 persen menjadi 18 persen. Penurunan ini membutuhkan upaya serius dan kolaboratif,” pungkas Adrofdita. (adv)
