Latestbontang.com,BONTANG – Pemerintah Kota Bontang melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menyiapkan arah baru kebijakan investasi sebagai bagian dari strategi mempercepat transformasi ekonomi daerah pada periode 2026-2029.
Langkah tersebut dituangkan dalam booklet kebijakan investasi yang memuat berbagai strategi penguatan iklim usaha di Kota Bontang. Penyusunan dokumen ini sekaligus menjadi sinyal bahwa pemerintah serius menata fondasi investasi jangka menengah yang lebih terarah.
Kepala DPMPTSP Bontang, Muhammad Aspiannur, menuturkan transformasi ekonomi menjadi kebutuhan mendesak seiring perubahan lanskap industri global yang semakin menuntut penerapan prinsip keberlanjutan.
Ia menilai, Bontang memiliki modal kuat untuk berkembang sebagai pusat investasi baru di Kalimantan Timur. Selain didukung infrastruktur industri dan pelabuhan, kota ini juga memiliki potensi besar untuk pengembangan sektor hilirisasi dan industri berbasis energi bersih.
“Kami sedang menyiapkan arah investasi yang bukan sekadar mengejar angka realisasi, tetapi benar-benar mendorong perubahan struktur ekonomi daerah agar lebih resilien dan berkelanjutan,” katanya, Kamis (11/6/2026).
Dalam booklet tersebut, pemerintah menetapkan sejumlah sektor prioritas yang diproyeksikan menjadi motor pertumbuhan baru. Fokus utama diarahkan pada pengembangan investasi yang mampu menciptakan nilai tambah, membuka lapangan kerja, dan mendorong inovasi.
Selain itu, strategi promosi investasi juga akan diperkuat melalui pendekatan yang lebih adaptif, termasuk penyediaan informasi yang mudah diakses oleh investor potensial.
Ia menambahkan, kemudahan pelayanan perizinan menjadi salah satu instrumen utama untuk meningkatkan daya tarik investasi di Bontang. DPMPTSP terus melakukan penyederhanaan layanan agar proses perizinan semakin cepat dan efisien.
“Kami ingin memastikan setiap investor merasakan kemudahan berusaha di Bontang. Dengan pelayanan yang responsif dan kepastian regulasi, kami optimistis kepercayaan investor akan semakin meningkat,” jelasnya.
Ia berharap kebijakan yang telah dirumuskan dapat menjadi pijakan bersama dalam mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif dan mampu memberi dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. (Ra)
