Prioritas Pendidikan-Kesehatan Jadi Fokus Utama, Pemkab Kutim Finalisasi APBD 2026

SANGATTA – Pemkab Kutai Timur (Kutim) terus memperkuat strategi pembangunan daerah melalui finalisasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Arah kebijakan anggaran dipastikan lebih berpihak pada peningkatan kualitas pelayanan dasar, khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan.

Hal tersebut disampaikan Bupati Kutim, Drs. H. Ardiansyah Sulaiman, M.Si, dalam rapat paripurna DPRD Kutim, Kamis (27/11/2025). Ia menegaskan bahwa penganggaran tahun depan dirumuskan dengan mempertimbangkan kebutuhan riil masyarakat serta dinamika pembangunan yang semakin menantang.

“Kita wajib memastikan bahwa setiap rupiah anggaran publik kembali kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan, fasilitas, dan kesempatan ekonomi yang lebih baik,” tegas Ardiansyah.

Bupati Ardiansyah menyebut, peningkatan mutu pendidikan dan pemerataan akses kesehatan tetap menjadi poros utama dalam pengalokasian anggaran. Pemerintah tidak ingin anggaran habis pada program yang hanya bersifat rutinitas tanpa manfaat konkret.

“APBD harus adaptif. Kutim membutuhkan percepatan pelayanan dasar untuk menjawab pertumbuhan penduduk dan tuntutan kualitas SDM,” ucapnya.

Selain itu, pemerintah juga tetap memberikan ruang anggaran bagi pembangunan infrastruktur esensial yang menopang konektivitas antarwilayah, terutama di kecamatan yang masih membutuhkan peningkatan akses.

Tak hanya fokus pada kebutuhan internal, Pemkab Kutim turut memperhitungkan kebijakan nasional dan kondisi global yang memengaruhi stabilitas pembangunan. Transformasi digital, ketahanan pangan, serta pemberdayaan ekonomi produktif seperti sektor pertanian, UMKM, dan jasa penunjang industri tetap menjadi perhatian penting.

“APBD bukan sekadar daftar alokasi belanja, tapi alat adaptasi fiskal menghadapi perubahan zaman yang begitu cepat,” ujar Bupati.

Dalam penyusunan APBD 2026 ini, Pemkab Kutim memastikan prinsip efisiensi, efektivitas, dan transparansi dijalankan secara menyeluruh.

Ardiansyah memastikan bahwa program yang tidak memberikan dampak signifikan kepada masyarakat akan dieliminasi. Sektor-sektor prioritas akan mendapat penguatan agar manfaat pembangunan semakin dirasakan di seluruh wilayah Kutai Timur.

“Kami ingin pemerataan pembangunan semakin nyata, dari pelayanan, fasilitas publik, hingga peningkatan kompetensi masyarakat,” tandasnya.Adv)