Kepala Bidang Penanaman Modal DPMPTSP Bontang, Karel, mengatakan banyak masyarakat yang masih menganggap investasi hanya identik dengan proyek besar. Padahal, usaha dalam skala kecil dan menengah yang terus tumbuh di Bontang merupakan salah satu bukti aktivitas investasi yang berjalan stabil.

Ia menuturkan setiap hari ada penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) melalui OSS. Hal ini menunjukkan bahwa meski tidak selalu terlihat, geliat ekonomi warga terus hidup.

“Setiap izin yang terbit adalah bukti pertumbuhan usaha dan investasi,” ujarnya, Selasa (11/11/2025).

Untuk mendorong hal tersebut, DPMPTSP melakukan pendampingan intensif kepada pelaku usaha pemula agar tidak kesulitan mengurus legalitas usaha. Pendampingan dilakukan mulai dari tata cara pendaftaran hingga pemahaman fungsi izin dalam pengembangan usaha.

Karel menyampaikan bahwa perizinan usaha saat ini telah dipangkas birokrasi yang kompleks, sehingga pelaku usaha dapat mengurus izin tanpa harus melalui proses panjang. Digitalisasi layanan menjadi kunci percepatan ini.

“Kami ingin layanan mudah, cepat, dan tidak menyulitkan,” katanya.

Selain itu, DPMPTSP juga rutin menyelenggarakan sosialisasi terkait investasi dan tata cara penggunaan OSS agar pelaku usaha tidak hanya membuka bisnis, tetapi juga dapat bertahan dan berkembang. Sosialisasi dilakukan secara offline maupun online.

Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan jumlah pelaku usaha yang berani berinvestasi dan memperluas skala bisnis mereka. Skala kecil atau besar, keduanya tetap menjadi bagian dari penggerak ekonomi daerah.

“Yang penting masyarakat sadar bahwa investasi bukan hanya industri besar. Mulai usaha kecil saja sudah berkontribusi bagi ekonomi kota,” tutupnya. (Ra)

Artikel DPMPTSP Perkuat Iklim Investasi Lewat Penyederhanaan Layanan pertama kali tampil pada Latest Bontang.

Kepala Bidang Penanaman Modal DPMPTSP Bontang, Karel, menyebut bahwa selama ini banyak potensi laut yang masih dijual dalam bentuk mentah, sehingga nilai keuntungan yang diperoleh masyarakat belum optimal.

“Kami ingin mendorong agar hasil laut tidak hanya dikirim keluar sebagai bahan baku, tetapi diolah menjadi produk bernilai tambah,” jelasnya, Kamis (6/11/2025).

Salah satu komoditas yang diangkat adalah ikan bawis. Menurutnya, dengan pengolahan dan pengemasan yang tepat, ikan khas Bontang itu bisa dipasarkan sebagai produk unggulan kota.

Tak hanya itu, rumput laut juga dianggap memiliki peluang besar untuk dikembangkan menjadi berbagai produk turunan seperti camilan, bahan kosmetik, hingga bahan tambahan pangan.

“Rumput laut jangan hanya dijual mentah. Ada nilai ekonomi yang jauh lebih tinggi ketika ia diolah,” ujarnya.

DPMPTSP menyatakan siap memfasilitasi investor yang ingin terlibat dalam pengembangan hilirisasi hasil laut tersebut.

“Pemerintah akan memberikan dukungan perizinan dan kemudahan lain sesuai regulasi. Kami ingin masyarakat merasakan manfaatnya secara nyata,” tutupnha. (Ra)

Artikel DPMPTSP Bontang Fokus Hilirisasi Hasil Laut agar Bernilai Ekonomi Tinggi pertama kali tampil pada Latest Bontang.

Kepala Bidang Penanaman Modal DPMPTSP Bontang, Karel, menyampaikan bahwa penentuan lokasi pelabuhan membutuhkan kesepahaman bersama seluruh pihak yang terlibat. Hal ini mengingat sebagian area yang direncanakan bersinggungan dengan kawasan milik PT Kawasan Industri Bontang (KIB) yang sudah memiliki rencana pengembangan sendiri.

“Pelindo menjadi pihak yang telah menunjukkan ketertarikan. Namun tanpa kejelasan lokasi yang bebas dari potensi sengketa lahan, tentu langkah investasi tidak bisa dilanjutkan,” jelasnya, Sabtu (1/11/2025).

Untuk itu, ia menilai koordinasi intensif antara pemerintah, PT KIB, Pelindo, dan pemangku kepentingan lain harus diperkuat. Komunikasi antar lembaga disebut menjadi syarat mutlak agar rencana infrastruktur besar seperti pelabuhan dapat terwujud.

“Kita perlu duduk bersama dan menyamakan pandangan. Jangan sampai rencana pengembangan industri ke depan terhambat hanya karena persoalan teknis yang sebenarnya dapat diselesaikan dengan komunikasi,” ujarnya.

Selain urusan lahan, DPMPTSP juga mencatat perlunya penyelarasan rencana tata ruang, terutama terkait akses logistik menuju pelabuhan. Pemenuhan aspek ini turut membutuhkan koordinasi dengan instansi teknis seperti Dinas PUPRK dan Bappeda.

Karel menegaskan bahwa proyek pelabuhan di KPI bukan hanya soal fasilitas fisik, tetapi menyangkut konektivitas dan daya saing kawasan industri Bontang di tingkat regional maupun nasional. Karena itu, ia meminta semua pihak menempatkan rencana ini dalam kepentingan jangka panjang.

“Pelabuhan ini nantinya akan menjadi simpul penting dalam mendukung pergerakan industri. Maka penyelesaiannya perlu dilihat sebagai agenda bersama, bukan hanya tugas satu instansi,” pungkasnya. (Ra)

Artikel DPMPTSP Dorong Sinkronisasi Lintas Pihak untuk Realisasi Pelabuhan KPI Bontang pertama kali tampil pada Latest Bontang.

Analis Kebijakan Ahli Madya DPMPTSP Bontang, Karel, mengatakan banyak UMKM belum memahami bahwa LKPM juga berlaku bagi mereka, bukan hanya investor berskala besar. Hal ini yang menjadi fokus pendampingan tahun ini.

“UMKM sering merasa bahwa LKPM itu hanya untuk perusahaan besar. Padahal semuanya wajib, termasuk usaha kecil. Karena data itu yang menunjukkan aktivitas ekonomi real di daerah,” terangnya, Jum’at (31/10/2025).

Pendampingan dilakukan melalui tatap muka, pelatihan teknis, hingga bimbingan melalui grup WhatsApp. Format komunikasi dibuat santai agar pelaku UMKM merasa lebih mudah memahami tahapan pelaporan.

Menurut Karel, keberhasilan pelaporan UMKM akan memperlihatkan kekuatan ekonomi lokal yang sebenarnya. Dengan demikian, Bontang tidak hanya terlihat bergantung pada sektor industri besar saja.

Di sisi lain, pelaporan yang tertib akan memudahkan UMKM dalam mengakses bantuan modal, pembinaan usaha, dan peluang kerja sama dengan sektor industri. Data LKPM menjadi rujukan penting bagi pemerintah dalam memberikan intervensi yang tepat sasaran.

“Kami ingin UMKM naik kelas. LKPM adalah bagian dari proses menuju usaha yang tertata dan siap terhubung dengan rantai produksi yang lebih luas,” ujarnya.

DPMPTSP memastikan pendampingan akan terus dilanjutkan sepanjang tahun, seiring komitmen pemerintah untuk memperkuat stabilitas pertumbuhan ekonomi Bontang berbasis pelaku usaha lokal. (Ra)

Artikel DPMPTSP Bontang Intensif Dampingi UMKM agar Patuh Lapor LKPM pertama kali tampil pada Latest Bontang.

Analis Kebijakan Ahli Madya DPMPTSP Bontang, Karel, menyebut kebijakan tersebut tidak hanya bertujuan menarik investasi, tetapi juga memastikan manfaat ekonomi dirasakan langsung oleh masyarakat. Dengan penggunaan produk lokal, perputaran ekonomi di daerah diharapkan meningkat.

“Investor yang mengutamakan produk lokal akan mendapat kemudahan berupa pengurangan pajak. Ini bentuk penghargaan dari pemerintah kepada pelaku usaha yang berkontribusi terhadap perekonomian daerah,” ujarnya, Jum’at (31/10/2025).

Selain itu, Raperda juga mendorong investor untuk memprioritaskan tenaga kerja lokal yang sesuai kompetensinya. Langkah ini diambil untuk meningkatkan peluang kerja bagi warga dan mengurangi ketergantungan tenaga kerja dari luar daerah.

Ia menegaskan bahwa investasi tidak hanya dilihat dari nilai modal, tetapi juga dari dampak sosial ekonominya. Semakin besar kontribusi terhadap masyarakat, semakin tinggi nilai strategis investasi tersebut bagi daerah.

Ia juga mengatakan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang pemerintah untuk meningkatkan daya saing produk lokal agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Dukungan investor menjadi faktor penting dalam ekosistem ekonomi tersebut.

“Kami ingin investasi tumbuh, tapi dengan manfaat yang jelas bagi warga. Bontang harus menjadi kota yang maju sekaligus berkeadilan,” tegasnya. (Ra)

Artikel DPMPTSP Bontang Dorong Penggunaan Produk Lokal Lewat Insentif Pajak untuk Investor pertama kali tampil pada Latest Bontang.