Serapan Anggaran Jadi Sorotan, APBD Kutim 2026 Dituntut Lebih Tepat Sasaran
SANGATTA – Pemkab Kutai Timur (Kutim) kembali menegaskan komitmennya dalam memastikan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 benar-benar selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah. Namun, sorotan publik masih kuat terhadap efektivitas belanja pemerintah, mengingat serapan anggaran tahun berjalan sebelumnya belum mencapai target optimal.
Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman mengatakan, penyusunan APBD bukan sekadar kegiatan rutin administrasi tahunan. Ia menekankan bahwa seluruh proses pembahasan memerlukan ketelitian dan penyelarasan kepentingan, baik dari sisi eksekutif maupun legislatif.
“Rangkaian penyusunan APBD 2026 telah melewati proses evaluasi yang panjang. Mulai dari pembahasan teknis di perangkat daerah hingga koordinasi intens dengan Badan Anggaran DPRD,” ujar Ardiansyah Sulaiman dalam Rapat Paripurna ke-15 DPRD Kutim terkait penyampaian pendapat akhir APBD 2026, Kamis (27/11/2025),
“Semua itu untuk memastikan setiap kegiatan yang dianggarkan betul-betul menjawab kebutuhan masyarakat Kutim saat ini” lanjutnya.
Walau demikian, isu krusial terkait optimalisasi belanja dan pemerataan pembangunan masih menjadi perhatian publik. Sejumlah kalangan menilai bahwa pemerintah harus lebih berani mendorong percepatan pelaksanaan program, tidak hanya menumpuk anggaran pada akhir tahun anggaran seperti yang kerap terjadi sebelumnya.
Menanggapi hal ini, Ardiansyah menyampaikan bahwa koordinasi dan penyesuaian anggaran telah dilakukan untuk menghindari adanya program tidak tepat sasaran maupun belanja yang terlambat terserap.
“Kami sangat mengapresiasi sikap terbuka seluruh anggota DPRD dalam memberikan pandangan dan kritik konstruktif. Kehati-hatian mereka dalam memastikan APBD berpihak pada rakyat menjadi masukan berarti dalam penyempurnaan anggaran,” katanya.
Bupati juga menyoroti peran penting perangkat daerah dalam menyiapkan data yang lebih akurat dan menyusun program yang realistis serta bisa dieksekusi tepat waktu. Ia menegaskan agar seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) tidak hanya mengejar perencanaan di atas kertas, tetapi fokus pada implementasi yang terarah.
“Kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah dan DPRD menegaskan bahwa kita punya semangat yang sama dalam membangun Kutim ke arah yang lebih berkelanjutan,” tutup Ardiansyah.(adv).
