Kutai Kartanegara – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar melalui Dinas Pariwisata (Dispar) terus mendorong pengembangan sektor pariwisata berbasis desa.
Ada pun, sejak tahun 2012 hingga saat ini, sudah ada 10 desa wisata yang resmi ditetapkan melalui keputusan Bupati Kukar, meskipun tidak semua berkembang secara optimal.
Hal itu disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pariwisata Kukar, Arianto saat diwawancarai, ia menyebut, penetapan ini sudah berlangsung lebih dari satu dekade, berawal dari kebijakan desa mandiri yang sempat digagas pada masa lalu.
“Kalau saya dapat laporan, sejak 2012-2013 itu sudah ada penetapan 10 desa wisata di Kukar. Saat itu konsepnya masih mengacu pada kebijakan desa mandiri, misalnya mandiri pangan, mandiri pendidikan, dan juga mandiri di bidang wisata,” ujar Arianto.
Penetapan tersebut menurutnya dilakukan berdasarkan potensi yang dimiliki masing-masing desa, baik potensi alam maupun budaya yang bisa dikembangkan sebagai daya tarik wisata.
Kata dia, seiring waktu, beberapa desa berhasil mengembangkan sektor wisatanya, meski tidak sedikit pula yang masih berjalan lambat.
“Sampai sekarang masih ada 10 desa wisata yang secara resmi ditetapkan. Ada yang terus berjalan dengan aktif, tapi ada juga yang belum terlalu berkembang,” lanjutnya.
Arianto mencontohkan Desa Kedang Ipil sebagai salah satu desa wisata yang aktif hingga saat ini. Di desa tersebut, budaya lokal terus dilestarikan dan dikembangkan menjadi bagian dari atraksi wisata. Bahkan, desa itu kini mulai melirik potensi alam seperti air terjun sebagai daya tarik tambahan.
“Di Kedang Ipil itu kegiatan mereka masih aktif. Budaya terus dikembangkan, termasuk potensi alamnya, seperti air terjun yang mulai mereka garap,” katanya.
Oleh karena itu, Arianto menyatakan bahwa peninjauan akan terus dilakukan terhadap desa-desa yang punya potensi wisata. Namun penetapan desa wisata tidak semata karena potensi, melainkan juga kesiapan pengelolaan, kemauan masyarakat, dan dukungan dari pemerintah desa.
“Kita tidak serta-merta tetapkan desa jadi desa wisata. Harus ada keseriusan dari penggiat lokal, pemerintah desa, dan masyarakat. Kalau tidak dikelola, ya tidak bisa kita tetapkan,” pungkasnya. (Adv)