Realisasi Anggaran Masih Rendah, Bupati Kutim Pastikan Penyesuaian Belanja untuk Kepentingan Publik
SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menyampaikan bahwa realisasi penyerapan APBD Tahun 2025 hingga akhir November ini baru mencapai kisaran 45 persen. Pemerintah daerah memastikan kondisi ini bukan karena stagnasi pelaksanaan program, melainkan adanya penyesuaian kebijakan belanja agar lebih tepat sasaran.
Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman menjelaskan, sejumlah kegiatan perlu ditata ulang karena terdapat kebutuhan prioritas daerah yang harus segera diakomodasi, terutama yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat.
“Beberapa program memang perlu dievaluasi kembali. Kami melakukan penyesuaian dan pergeseran anggaran supaya manfaatnya bisa lebih terasa langsung bagi masyarakat,” kata Ardiansyah, Sangatta, Senin (1/12/2025).
Ia menambahkan, dinamika anggaran juga dipengaruhi adanya pembayaran Tunjangan Dana Fungsional (TDF) dan kebijakan efisiensi yang mengharuskan pemerintah melakukan pergeseran pos belanja. Proses pembahasan penyesuaian ini cukup menyita waktu dan berdampak pada lambatnya realisasi penyerapan.
“Tahun ini ada komponen anggaran yang ternyata belum terbayarkan sebelumnya, termasuk TDF. Lalu diterapkan efisiensi sehingga kita mesti menata ulang beberapa pos belanja. Proses revisinya memerlukan tahapan yang tidak bisa langsung selesai,” jelasnya.
Tahap perubahan anggaran menurut Ardiansyah telah dijalankan pada Oktober lalu. Pemkab menargetkan seluruh mekanisme administratif dapat beres sepenuhnya dalam satu hingga dua bulan ke depan sehingga program bisa segera tancap gas.
Menanggapi isu potensi terjadinya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa), Bupati menegaskan bahwa hal itu tidak menjadi persoalan selama dana fisiknya tetap terjaga dan tidak digunakan untuk pos lain di luar peruntukannya.
“Silpa itu tidak perlu dikhawatirkan kalau dananya memang tersedia dan aman. Yang jadi masalah adalah bila Silpa muncul tapi uangnya tidak ada. Nah itu baru bahaya,” tegasnya.
Agar tidak terjadi keterlambatan serupa di tahun mendatang, Bupati memberi instruksi kepada seluruh perangkat daerah untuk memulai pelaksanaan program secara lebih awal.
“Tahun depan saya minta kegiatan sudah bergerak mulai Februari. Paling lambat Maret semuanya harus berjalan. Jangan menunggu sampai akhir tahun baru dikejar,” ucapnya.(adv)
