Bontang. Anggota DPRD Bontang, Raking, mengungkapkan harapannya agar alokasi anggaran sektor ekonomi dapat ditingkatkan dalam Rancangan APBD Perubahan 2024. Menurutnya, peningkatan anggaran pada sektor ekonomi sangat penting untuk mengurangi angka kemiskinan, terutama karena hingga saat ini belum terjadi penurunan yang signifikan.
Hal tersebut diungkapkan Raking pada Rapat Paripurna penandatangan Nota Kesepakatan Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2023 di Pendopo, Rujab Wali Kota Bontang, pada Jumat (18/8/2023).
“Saya memberikan saran kepada Wali Kota untuk meningkatkan alokasi anggaran yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah angka kemiskinan. Anggaran yang begitu besar seharusnya dapat dimanfaatkan dengan baik untuk mengatasi permasalahan ini, mengingat angka kemiskinan di Bontang masih relatif tinggi,” ungkapnya.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bontang, angka kemiskinan di tahun 2022 mengalami penurunan. Namun, penurunannya tergolong kecil, hanya turun sebanyak 20 jiwa atau setara 0,08 persen dari data warga miskin pada tahun 2021.
Angka kemiskinan di Bontang pada tahun 2022 mencapai 8.390 jiwa atau setara 4,54 persen. Sementara pada tahun 2021, jumlah warga miskin mencapai 8.410 orang atau setara 4,62 persen.
Raking berpendapat bahwa peningkatan alokasi anggaran pada sektor ekonomi dapat memberikan dampak positif terhadap penurunan angka kemiskinan. Dengan pengembangan sektor ekonomi yang lebih kuat, masyarakat dapat lebih terlibat dalam kegiatan produktif yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi dalam mengurangi angka kemiskinan.