LATESTBONTANG – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kota Bontang berharap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025 benar-benar bisa menjawab berbagai persoalan mendasar di masyarakat.
Ketua Fraksi PKB, Junaidi, meminta agar pemerintah kota memprioritaskan pengentasan pengangguran, kemiskinan, serta isu stunting yang masih menjadi tantangan di Bontang.
“RAPBD 2025 harus menjawab permasalahan masyarakat, seperti kesejahteraan, pelayanan kesehatan, pendidikan, serta upaya menekan angka kemiskinan, stunting, dan pengangguran. Prioritas anggaran harus diarahkan untuk pengentasan kemiskinan dan pengangguran,” tegasnya, Senin (4/11/2024).
Ia juga mempertanyakan kesiapan data konkret dari Pemerintah Kota Bontang terkait jumlah riil pengangguran dan kemiskinan hingga akhir 2024, serta skema pengentasan yang akan diterapkan pada 2025.
Ia mengingatkan, data yang valid dan terintegrasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sangat penting untuk perencanaan yang efektif.
“Sudahkah ada data terpadu dari OPD terkait mengenai pengangguran dan kemiskinan? Kami ingin tahu skema konkret yang akan diterapkan di tahun depan untuk mengatasi hal ini,” katanya.
Menanggapi hal ini, Sekretaris Daerah Kota Bontang, Aji Erlynawati, menyatakan bahwa hingga akhir 2024, data menunjukkan adanya penurunan angka kemiskinan dan pengangguran di Bontang.
“Persentase penduduk miskin turun menjadi 3,74 persen dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 4,11 persen. Sedangkan tingkat pengangguran pada 2023 turun menjadi 7,74 persen dari 7,81 perse di tahun sebelumnya,” papar Aji.
Ia menambahkan, untuk tahun 2025, pemerintah akan melanjutkan berbagai program guna menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran.
Program tersebut meliputi peningkatan kapasitas calon tenaga kerja melalui pelatihan dan sertifikasi, pemagangan kerja, pengembangan UMKM, pariwisata, dan investasi yang diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru di Bontang.