PKB Dorong Pemerintah Bontang Prioritaskan Audit Pajak dan Tingkatkan Sistem Informasi Terintegrasi
LATESTBONTANG – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kota Bontang mendesak agar target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun anggaran 2025 dapat dicapai dengan akurasi tinggi melalui pemanfaatan data wajib pajak dan retribusi.
Ketua Fraksi PKB, Junaidi, menyatakan bahwa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berkaitan dengan perpajakan harus memastikan bahwa target PAD didukung oleh data yang akurat dan menerapkan sistem audit wajib pajak secara lebih ketat.
“Kami meminta agar OPD terkait melakukan audit apabila ada ketidaksesuaian dalam setoran pajak. Ini penting untuk memastikan PAD dapat tercapai dengan maksimal,” ujar dia, Senin (4/11/2024).
Ia juga menekankan pentingnya penerapan sistem dan teknologi informasi yang terintegrasi untuk memudahkan pemerintah dalam memonitor wajib pajak secara efisien.
Dikatakannya, evaluasi terhadap permasalahan utama pada pajak dan retribusi serta sumber-sumber PAD lainnya perlu dilakukan secara serius. Dengan langkah ini, diharapkan Bontang dapat mengoptimalkan seluruh potensi penerimaan yang ada.
Menanggapi usulan Fraksi PKB, Sekretaris Daerah Kota Bontang, Aji Erlynawati, menyatakan bahwa pemerintah telah memprioritaskan validasi basis data pajak dan retribusi daerah untuk tahun 2025. Menurutnya, ini menjadi bagian dari strategi utama untuk mengoptimalkan PAD dan menjaga transparansi data keuangan daerah.
“Kami sudah siapkan program validasi data sebagai langkah awal meningkatkan PAD,” jelasnya, Selasa (5/11/2024).
Selain validasi data, Aji juga menyetujui pentingnya audit yang lebih intensif terhadap wajib pajak, khususnya untuk mencegah potensi kerugian daerah. Hal ini akan menjadi prioritas utama pemerintah pada tahun anggaran 2025.
