Pelayanan Publik di Pesisir Dikeluhkan Dewan, Minta Ada Pemerataan Pelayanan
LATESTBONTANG – Wakil Ketua DPRD Bontang, Agus Haris, menyampaikan keprihatinannya terkait kesulitan yang dihadapi sebagian masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir Kota Bontang, khususnya dalam pelayanan publik. Ia sangat menyoroti keterbatasan, terutama dalam hal pendidikan di wilayah tersebut.
“Ini menjadi bagian terpenting bagi pemerintah, hal yang sangat serius. Sehingga sangat perlu pertimbangan untuk ke depannya, bagaimana nantinya dengan masa depan anak-anak kita,” ujar Agus Haris saat diwawancarai, Senin (27/11/2023).
Menurutnya, masyarakat pesisir mengalami kesulitan mengakses fasilitas pendidikan mulai dari tingkat Taman Kanak-Kanak (TK) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Hal ini menjadi perhatian serius yang memerlukan solusi dan pertimbangan lebih lanjut dari pemerintah.
“Pastinya harus memikirkan untuk ke depannya, bagaimana pemerintah bisa mencari solusi terkait masalah tersebut,” tambahnya.
Agus Haris menekankan bahwa solusi yang memadai untuk mengatasi masalah regulasi di daerah perairan pesisir adalah dengan menjaga komunikasi yang baik. Meskipun terdapat ribuan regulasi, namun satu komunikasi yang efektif dapat membantu menangani masalah ini secara lebih efisien.
“Ini menjadi panggilan untuk mencari solusi bersama dan memastikan bahwa pelayanan publik dapat merata dan bermanfaat untuk seluruh lapisan masyarakat,” tutupnya. (adv)
