LATESTBONTANG – Anggota Komisi II DPRD Bontang, Nursalam, mengajukan pertanyaan kritis kepada Pemkot Bontang mengenai alasan tidak menjadikan pariwisata sebagai dinas atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersendiri. Menurutnya, untuk meningkatkan fokus pada sektor pariwisata, perlu adanya dinas yang khusus menangani isu-isu terkait pariwisata.
Pernyataan tersebut dilontarkan Nursalam usai Rapat Kerja Komisi I dan II DPRD Bontang yang membahas event Bontang City Carnival (BCC) 2023, di mana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) dan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Dispopar) Bontang diundang untuk memberikan klarifikasi.
Nursalam mengungkapkan bahwa sebelumnya pernah terdengar kabar bahwa Pemkot Bontang akan memberikan prioritas khusus untuk pengembangan pariwisata dengan menjadikannya sebagai dinas tersendiri. Namun, hingga saat ini, rencana tersebut belum terlaksana, dan hal ini disayangkan menurutnya.
Menurut Nursalam, berdasarkan hasil kajian Lembaga Administrasi Negara (LAN), Pemkot memiliki potensi untuk menggabungkan pariwisata dengan kebudayaan, membentuk Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disbudpar), bahkan dengan kemungkinan menambahkan bidang Ekonomi Kreatif yang masih relevan.
“LAN sudah menawarkan konsep ini kepada Bontang. Saya tidak tahu apakah Wali Kota bersedia atau tidak menerima tawaran tersebut, tetapi kenyataannya, langkah tersebut belum terwujud,” ungkapnya saat dikonfirmasi secra terpisah, Senin (24/10/2023).
Lebih lanjut, Politisi Golkar itu menjelaskan bahwa jika Pemkot memiliki dinas sendiri untuk pariwisata dan kebudayaan, penyelenggaraan Bontang City Carnival (BCC) tidak perlu lagi berada di bawah Disdikbud. Dengan demikian, Disdikbud dapat lebih fokus pada urusan pendidikan.
“Saat ini, penyelenggaraan BCC berada di Disdikbud karena hanya di sana terdapat bidang kebudayaan. Di Dispopar, yang memiliki tanggung jawab terkait pariwisata, secara hukum tidak dapat menangani hal tersebut,” tambahnya. (adv)