LATESTBONTANG – Wakil Ketua DPRD Bontang, Maming, menyoroti pentingnya transparansi dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), terutama terkait pelaksanaan bimbingan teknis (Bimtek) yang kerap dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang.
Maming menegaskan, setiap kegiatan yang dibiayai dengan APBD harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, termasuk menjelaskan manfaat dan hasil dari kegiatan tersebut.
“Sebagai penggunaan anggaran publik, setiap kegiatan bimtek harus memiliki transparansi yang jelas. Masyarakat berhak mengetahui berapa banyak anggaran yang digunakan dan apa saja hasil yang diperoleh dari kegiatan tersebut,” ujar dia saat ditemui di Sekretariat DPRD Bontang, Jalan Moeh Roem, pada Senin (21/10/2024).
Menurutnya, meski Pemkot gencar melaksanakan bimtek, tidak ada penjelasan yang memadai mengenai indikator keberhasilan dari program-program tersebut.
“Kami perlu tahu apa yang ingin dicapai dari setiap bimtek dan bagaimana cara mengukur keberhasilannya. Tanpa informasi ini, anggaran yang digunakan bisa dianggap sebagai pemborosan,” tegasnya.
Pun, kata dia, jika tujuan bimtek adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), maka harus ada alat ukur objektif yang dapat digunakan untuk menilai apakah tujuan tersebut tercapai.
“Tidak cukup hanya mengklaim bahwa bimtek ini bertujuan untuk meningkatkan SDM. Kita butuh data dan laporan konkret yang dapat menunjukkan dampaknya,” ujarnya.
Maming juga mempertanyakan efektivitas pelatihan yang dilaksanakan dalam waktu singkat, seperti dua hingga tiga hari.
“Apakah mungkin ada hasil yang signifikan dari pelatihan yang hanya berlangsung sebentar? Kami perlu mengkaji ulang program ini agar lebih bermanfaat,” tuturnya.
Dengan menekankan pentingnya evaluasi dan pertanggungjawaban, Maming mendesak Pemkot untuk tidak hanya melaksanakan bimtek, tetapi juga memastikan bahwa ada tindak lanjut yang jelas.
“Kami ingin melihat adanya evaluasi yang transparan untuk setiap bimtek yang diadakan, sehingga masyarakat dapat mengetahui hasilnya dan dapat memberi masukan untuk perbaikan,” imbuhnya.
Maming juga menyarankan agar bimtek diakhiri dengan pemberian sertifikat kepada peserta sebagai bukti bahwa mereka telah mengikuti pelatihan. Menurut dia, sertifikat ini penting sebagai nilai tambah bagi peserta saat melamar pekerjaan, dan juga menunjukkan bahwa anggaran yang dikeluarkan untuk bimtek memiliki nilai manfaat.
Dia menegaskan bahwa transparansi dalam penggunaan APBD merupakan aspek yang tidak bisa diabaikan.
“Kita harus bersama-sama memastikan bahwa setiap penggunaan anggaran publik memberikan hasil yang positif bagi masyarakat, bukan sekadar menjadi program yang tidak jelas tujuannya,” temannya.
Dalam kesempatan tersebut, ia berharap Pemkot Bontang dapat lebih responsif terhadap masukan publik dan berkomitmen untuk menggunakan anggaran daerah dengan bijak.
“Kita semua berhak untuk mendapatkan informasi yang jelas tentang bagaimana uang rakyat digunakan dan untuk apa. Mari kita awasi bersama agar anggaran ini memberikan manfaat yang maksimal,” tutupnya.
