SANGATTA – Wakil Bupati Kutai Timur (Kutim), Mahyunadi, menegaskan bahwa organisasi kemasyarakatan (ormas) harus menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjaga stabilitas daerah serta memperkuat pembangunan sosial.
Hal itu disampaikan saat memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan Sosialisasi Organisasi Kemasyarakatan di Ruang Meranti Kantor Bupati Kutim, Bukit Pelangi, Selasa (18/12025).
Di hadapan ratusan peserta dari berbagai ormas, forum dialog masyarakat, serta unsur TNI dan Polri, Mahyunadi menyebut ormas sebagai “garda sosial” yang keberadaannya tidak bisa dipisahkan dari dinamika masyarakat.
“Pemerintah daerah tidak mungkin bekerja sendiri. Sinergi dengan ormas menjadi kunci menjaga Kutai Timur tetap aman, kondusif, dan produktif,” kata Mahyunadi membuka arahannya.
Mahyunadi menyinggung pentingnya standar profesionalisme bagi ormas. Menurutnya, ormas bukan sekadar wadah kumpul atau kegiatan sporadis, tetapi organisasi yang harus memiliki administrasi, struktur, dan sistem pengelolaan yang akuntabel.
“Ormas harus mandiri dan profesional. Pengelolaan kegiatan dan dananya harus transparan. Itu sebabnya aplikasi SIORMAS kita dorong sebagai instrumen untuk memastikan akuntabilitas,” ujarnya.
Mahyunadi menilai, penggunaan platform digital seperti SIORMAS bukan hanya kewajiban administratif, tetapi jawaban atas tuntutan publik terhadap tata kelola organisasi yang lebih terbuka.
Di tengah menghangatnya suasana pra-Pilkada, Mahyunadi mengingatkan agar ormas tetap menjadi perekat sosial di tingkat akar rumput.
“Peran ormas sangat penting untuk menjaga kerukunan. Jangan sampai dinamika politik menodai hubungan antarwarga. Tahun politik harus tetap kita lewati dengan suasana damai,” tegasnya.
Mahyunadi meminta ormas tidak terjebak dalam polarisasi, kampanye gelap, atau provokasi yang berpotensi memicu konflik horizontal.
Mahyunadi juga mengingatkan bahwa setiap ormas wajib mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku, termasuk mekanisme pelaporan penggunaan dana hibah.
“Semua bantuan pemerintah harus dipertanggungjawabkan. Tidak ada alasan untuk tidak patuh. Ketidakpatuhan bukan hanya melanggar aturan, tapi mencederai kepercayaan publik,” ujar Mahyunadi.
Dia menekankan bahwa pemerintah akan memperketat mekanisme evaluasi terhadap ormas penerima hibah agar lebih tepat sasaran dan berdampak jelas.
Mengakhiri arahannya, Mahyunadi mengajak seluruh ormas untuk memperkuat kontribusi positif mereka di masyarakat.
“Kita ingin ormas menjadi motor kegiatan sosial, pendidikan, kemanusiaan, dan pemberdayaan. Kutai Timur membutuhkan energi positif dari semua elemen,” ucapnya.(Adv).