LATESTBONTANG – Peningkatan pelayanan di fasilitas kesehatan (faskes) diharapkan sejalan dengan kenaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kota Bontang tahun 2024.
Sekretaris Komisi I DPRD Kota Bontang, Irfan, mengungkapkan bahwa meskipun APBD meningkat, pelayanan faskes saat ini dinilai belum maksimal. Pengalaman pribadinya dan rekan kerja di Komisi I, Maming, menjadi sorotan terkait penanganan yang dianggap kurang optimal.
“Ketika Haji Maming mengalami masalah kesehatan, kami bawa ke RSUD, dan penanganan di IGD kurang optimal. Ada proses administratif yang memakan waktu saat seharusnya penanganan pasien harus diutamakan, terutama dalam kasus darurat,” ungkapnya pada Senin (4/12/2023).
Irfan mendesak agar sistem pelayanan faskes, terutama dalam kasus darurat, diperbaiki. Ia juga menyoroti kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM), khususnya dokter spesialis, yang sering tidak tersedia saat dibutuhkan.
“Perlu penambahan sumber daya manusia, terutama dokter spesialis, dengan alokasi anggaran yang memadai. Pemerintah kota diharapkan dapat memfokuskan perhatiannya pada peningkatan mutu pelayanan faskes, sesuai dengan harapan masyarakat,” tambahnya.
Dikonfirmasi terpisah, Niken Titisurianggi, Wakil Direktur Pelayanan RSUD Bontang menjelaskan, bahwa pihaknya telah menghimbau kepada seluruh dokter RSUD untuk tidak membuka praktik di luar jam kerja. Namun, ia juga memohon maaf atas ketidaknyamanan dalam pelayanan terutama terkait kasus Haji Maming.
“Pelayanan di IGD memang melibatkan proses administratif, namun kami akan terus meningkatkan sistem agar pasien mendapatkan penanganan yang lebih baik,” tutupnya. (adv)
