LATESTBONTANG – Sekertaris Komisi I DPRD Kota Bontang Irfan mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bontang di tahun 2024 mendatang mencapai Rp 2,6 Triliun. Maka, seharusnya peningkatan pelayanan pada fasilitas kesehatan (faskes) sebanding dengan besarnya anggaran tersebut.
Irfan menilai, pelayanan yang diberikan faskes kurang maksimal. Bukan hanya masyarakat umum yang merasakannya, namun berdasarkan pengalamannya mengantarkan rekan kerjanya di Komisi I DPRD Kota Bontang juga merasakan hal yang sama.
“Rekan saya Haji Maming ini kambuh gulanya, muncul gejala keringat dingin dan sudah setengah sadar. Tapi, saat kami tiba di IGD RSUD Bontang, mereka bilang harus di foto dulu dan lakukan pendaftaran administrasi,” bebernya.
Menurutnya, penanganan terhadap pasien terutama yang membutuhkan pertolongan cepat harus diutamakan, karena menyangkut nyawa seseorang.
“Ini harus ada perbaikan system dalam pelayanan faskes terutama pasein yang membutuhkan pemeriksaan darurat. Percuma APBD yang kita terima besar, tapi kualitas faskes kurang maksimal, entah dari segi pelayanan dan sumber daya manusianya,” imbuhnya.
Kemudian, sehubungan dengan SDM berupa dokter spesialis di Kota Bontang, Irfan merasa kurang jumlahnya.
“Pernah waktu itu keluarga saya, mau melakukan pengobatan di dokter spesialis, tapi saat di cari kok tidak ada ditempat. Saya dapat info, katanya mereka tidak stay d RSUD dan sedang berada di praktik lain,” ungkapnya.
Dijelaskan, tidak ada aturan yang melarang untuk para dokter spesialis ini membuka praktik di luar rumah sakit, namun pihaknya berharap pelayanan di RSUD diutamakan.
“SDM kita ini perlu ditambah, diliat dari nominal anggaran Bontang yang besar, harusnya bisa peningkatan tersebut diusahakan,” terangnya.
Pelayanan di faskes dapat terus meningkat merupakan harapan masyarakat untuk dapat pelayanan yang baik dari pemerintahnya sendiri.
Menanggapi hal tersebut, Niken Titisurianggi selaku Wakil Direktur Pelayanan RSUD Bontang meminta maaf untuk pelayanan di IGD RSUD yang kurang maksimal saat penanganan Haji Maming.
“Mohon maaf, jika penyampaian anggota kami di lapangan terkesan tidak membuat nyaman. Memang, untuk administrasi di IGD kami perlu pemilahan kondisi pasein berdasarkan kondisi kritis atau tidak,” paparnya.
Ditambahkan, melalui tembusan Dinas Kesehatan Kota Bontang telah menghimbau kepada seluruh dokter RSUD, ASN, non-ASN maupun rumah sakit swasta untuk tidak membuka jam praktik di luar jam kerja.
