LATESTBONTANG – Ketua DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam, mengeluarkan peringatan keras bagi kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tidak hadir dalam rapat pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025.
Dalam rapat penting yang digelar Selasa (5/11/2024), Andi Faizal menegaskan bahwa absensi kepala dinas dalam forum krusial ini bisa berdampak pada pengurangan anggaran mereka ke depan.
Andi Faizal mengungkapkan kekecewaannya karena nyaris semua OPD hanya mengirimkan staf untuk mewakili rapat bersama DPRD, yang dianggapnya tidak cukup kompeten untuk pembahasan anggaran.
Beberapa OPD yang disebut tidak hadir antara lain Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Dispoparekraf), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK).
“Kalau seperti ini terus, kami tidak akan segan-segan memangkas anggaran OPD yang tidak menunjukkan keseriusan dalam pembahasan anggaran,” ujarnya tegas.
Menurut Andi Faizal, ketidakhadiran kepala dinas dalam rapat bersama legislatif menunjukkan sikap tidak bertanggung jawab dan minimnya komitmen terhadap kepentingan masyarakat.
Ia menegaskan, APBD bukan hanya sekadar alokasi anggaran, tetapi juga mencerminkan prioritas pembangunan kota. Oleh karena itu, keterlibatan langsung dari pimpinan OPD sangat diperlukan untuk memastikan bahwa setiap program dan rencana anggaran selaras dengan kebutuhan masyarakat.
Dalam forum tersebut, Andi Faizal memperingatkan bahwa ketidakhadiran kepala OPD akan menjadi catatan serius bagi DPRD. Bahkan, jika kepala dinas masih abai terhadap undangan rapat di masa mendatang, DPRD tidak akan ragu untuk mengurangi alokasi anggaran bagi OPD yang dinilai kurang serius.
“Percuma diberi anggaran besar kalau saat pembahasan saja tidak hadir. Ini tanggung jawab bersama untuk kepentingan masyarakat,” tegasnya kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Aji Erlinawati dan seluruh undangan yang hadir.
Ketua DPRD juga mengingatkan bahwa APBD adalah instrumen vital untuk melaksanakan berbagai program prioritas yang menyangkut kesejahteraan masyarakat. Ia meminta kepala OPD tidak mengabaikan tanggung jawab mereka dan menunjukkan komitmen dalam setiap pembahasan anggaran.
“Kehadiran mereka dalam forum ini sangat penting, karena APBD adalah untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk main-main,” ujarnya menambahkan.
Melalui ancaman pemangkasan anggaran, DPRD berharap agar kepala OPD memperlihatkan keseriusan mereka dalam setiap agenda pembahasan keuangan daerah. DPRD pun berharap agar kejadian ini tidak terulang di masa depan, sehingga pengelolaan anggaran dapat berjalan optimal dan sesuai dengan aspirasi masyarakat Bontang.