Latestbontang.com – Kesadaran masyarakat dalam mengurus Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk bangunan rumah tinggal masih terbilang rendah. Hal ini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kecilnya kontribusi penerimaan PBG dari sektor perumahan.
Penata Perizinan Ahli Muda DPMPTSP Bontang, Idrus, mengatakan masih banyak warga yang fokus pada pembangunan fisik tanpa mempertimbangkan kelengkapan administrasinya. Padahal PBG merupakan syarat dasar keamanan konstruksi.
“Sebagian masyarakat lebih memilih mengalokasikan dana untuk material bangunan daripada membayar jasa gambar arsitek bersertifikat. Padahal itu bagian penting untuk menghindari risiko konstruksi,” ungkapnya, Rabu (12/11/2025).
Keterbatasan jumlah arsitek bersertifikat di Bontang semakin memperkuat tantangan tersebut. Harga jasa yang cukup tinggi membuat masyarakat enggan untuk mengajukan PBG rumah tinggal.
Dengan kondisi ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang menetapkan target pendapatan PBG tahun 2025 sebesar Rp600 juta, atau jauh lebih rendah dibanding target awal tahun sebelumnya.
Untuk mencapai target tersebut, pemerintah akan mengandalkan kontribusi dari investasi industri, termasuk proyek pabrik soda ash yang memiliki potensi retribusi besar. Nilainya bahkan bisa melampaui target satu tahun.
DPMPTSP juga berencana meningkatkan sosialisasi dan edukasi agar masyarakat memahami pentingnya PBG, bukan hanya sebagai kewajiban administrasi tetapi juga perlindungan keselamatan bangunan.
“Kalau kesadaran meningkat, perlahan sektor rumah tinggal juga akan berkontribusi. Tapi saat ini, industri tetap menjadi tumpuan utama realisasi target,” jelas Idrus.
Dengan kombinasi edukasi dan percepatan investasi, pemerintah optimistis pendapatan PBG pada tahun 2025 dapat tercapai sesuai target. (Ra)