LATESTBONTANG – Anggota Komisi A DPRD Kota Bontang, Muhammad Yusuf, mengungkapkan adanya berbagai kendala yang menghambat pembangunan Posyandu di Kecamatan Bontang Selatan.
Salah satu masalah utama yakni kurangnya usulan masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kelurahan. Selama ini, banyak usulan yang diajukan lebih berfokus pada pembangunan fisik lainnya, sementara kebutuhan akan Posyandu sering terabaikan.
“Usulan tentang Posyandu jarang masuk dalam Musrenbang. Ketika sudah disetujui, kendala muncul di tahap pengadaan lahan,” jelas Yusuf, Selasa (5/11/2024).
Ia menambahkan, masalah lain yang dihadapi adalah pengadaan lahan. Sering kali, pemilik lahan menaikkan harga tanah yang diajukan untuk pembangunan, membuat proses pembebasan menjadi sulit dan berlarut-larut.
Untuk mengatasi permasalahan ini, Yusuf menyarankan agar masyarakat lebih aktif mengajukan usulan terkait pembangunan Posyandu di Musrenbang. Ia juga mendorong diadakannya rembug warga yang melibatkan perwakilan RT, sehingga usulan tersebut dapat diperkuat dan mendapatkan perhatian yang lebih serius.
Yusuf menekankan bahwa dukungan DPRD untuk pengadaan Posyandu hanya akan diberikan jika legalitas lahan terjamin. Selain itu, ia meminta agar proses birokrasi tidak dipersulit.
“Kami siap memberikan dukungan, tapi legalitas lokasi lahan harus jelas. Ini penting untuk menghindari masalah di kemudian hari,” tegasnya.
Ia berharap agar hambatan dalam pembebasan lahan dapat segera teratasi, sehingga kehadiran Posyandu yang legal dapat meningkatkan pelayanan kesehatan di masyarakat, terutama di Bontang Selatan.
“Komisi A akan memberikan perhatian serius, sampai posyandu di Bontang Selatan terealisasikan,” pungkas dia.
