Kutai Kartanegara – Kepala Desa Perdana, Kecamatan Kembang Janggut, Kutai Kartanegara (Kukar), Pitoyo, menegaskan komitmennya untuk mencari solusi jangka panjang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, khususnya keluarga prasejahtera.
Menurutnya, bantuan tunai bulanan seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang selama ini diberikan memang membantu, tetapi tidak cukup untuk membawa perubahan ekonomi secara menyeluruh.
Saat ini, terdapat 43 keluarga di Desa Perdana yang masih dikategorikan sebagai tidak mampu dan menjadi fokus utama program pemberdayaan ekonomi. Pitoyo menilai, ketergantungan terhadap bantuan tunai justru membuat masyarakat sulit lepas dari jerat kemiskinan.
“BLT itu jumlahnya hanya segitu, Rp300 ribu per bulan. Kita tidak bisa terus bergantung pada itu. Ke depan kita ingin menyiapkan kebun-kebun usaha agar bisa menjadi solusi jangka panjang. Dengan begitu, keluarga prasejahtera bisa lebih mandiri,” jelasnya.
Sebagai langkah nyata, kata dia, Pemerintah Desa Perdana mulai merancang program usaha kebun yang dikelola bersama masyarakat. Usaha kebun ini diharapkan menjadi sumber penghasilan berkelanjutan bagi warga, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi desa.
Selain itu, penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) juga menjadi salah satu strategi utama. Pitoyo menyebut, BUMDes Perdana saat ini masih berada pada tahap awal dan proses perizinan di tingkat kementerian belum sepenuhnya rampung. Namun, secara legalitas di tingkat kabupaten sudah selesai.
“BUMDes ada, tapi memang masih merangkak. Tahapannya masih tahap belajar. Meski begitu, kita sudah mulai jalankan beberapa unit usaha agar ada perputaran ekonomi yang bisa dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Dia menambahkan, salah satu unit usaha yang sudah berjalan adalah penyewaan unit truk yang terintegrasi melalui aplikasi CPU dari sejumlah perusahaan sekitar desa. Sistem yang sebelumnya hanya dikelola secara langsung oleh pihak desa kini dialihkan menjadi aset milik BUMDes.
Adapun, dengan skema baru ini, keuntungan tidak hanya masuk ke pemerintah desa, tetapi juga kembali ke masyarakat sebagai bagian dari penguatan ekonomi lokal.
“Selama ini, rental unit itu hanya dikelola pihak desa dengan pihak truk. Sekarang sistemnya kita ubah. Karena aset itu milik BUMDes, milik desa, dan juga kebun bersama. Dengan begitu, perputarannya bisa mengangkat ekonomi masyarakat itu sendiri,” pungkas Pitoyo. (Adv)