LATESTBONTANG – Kritik keras terkait ketimpangan pembangunan infrastruktur di Kota Bontang kembali mencuat. Kali ini, Sekretaris Komisi C DPRD Kota Bontang, Joni Alla’ Padang, menyuarakan keprihatinannya atas kondisi infrastruktur yang dianggap tidak merata, terutama di kawasan Jalan Gotong Royong, Kilometer 6, Kecamatan Bontang Barat.
Wilayah yang terletak di belakang RSUD Taman Husada itu disebut-sebut masih minim fasilitas dasar, seperti jalan yang belum disemenisasi serta keterbatasan akses air bersih.
Joni menilai, kurangnya perhatian pemerintah terhadap wilayah tersebut berdampak signifikan pada kehidupan masyarakat setempat.
“Saat hujan turun, jalanan menjadi becek dan licin. Sementara kebutuhan air bersih belum terpenuhi, sehingga warga terpaksa membeli air untuk kebutuhan sehari-hari,” ungkapnya, Selasa (5/11/2024).
Ia menyebut, kondisi tersebut mengakibatkan warga harus berjuang memenuhi kebutuhan dasar yang semestinya dapat diakses dengan mudah. Kata dia, kawasan tersebut dihuni sekitar 1.500 penduduk dengan mayoritas berpenghasilan menengah ke bawah.
Kendati jumlah populasi yang cukup banyak, mereka hingga kini belum mendapatkan akses infrastruktur yang memadai.
“Seharusnya ada pemerataan pembangunan di seluruh wilayah, terutama untuk masyarakat yang berada di pinggiran,” tegasnya.
Ia menyayangkan ketimpangan ini, mengingat anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bontang cukup besar, yakni mencapai Rp3,3 triliun. Menurutnya, anggaran sebesar itu seharusnya bisa menjangkau semua lapisan masyarakat, termasuk akses jalan dan penyediaan air bersih di kawasan Bontang Barat, bukan hanya di pusat kota.
Lebih lanjut, dirinya mendesak Pemerintah Kota Bontang untuk segera melakukan evaluasi terhadap kebijakan pembangunan, terutama dalam mengatasi ketimpangan akses infrastruktur. Ia berharap ada perhatian serius dari pemerintah untuk membenahi kondisi jalan dan menyediakan sumber air bersih bagi warga di Jalan Gotong Royong, Kilometer 6.
Joni pun berjanji akan terus memperjuangkan hak-hak masyarakat tersebut melalui jalur legislatif, agar mereka tidak lagi merasa terabaikan. Terlebih kebutuhan air bersih dan jalan yang layak bukanlah kemewahan, melainkan kebutuhan mendasar yang seharusnya diprioritaskan dalam program pembangunan kota.
