Jelang Pembahasan Anggaran 2025, DPRD dan Pemkot Bontang Diminta Jaga Netralitas
LATESTBONTANG – Menjelang pembahasan anggaran Tahun 2025, Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Kota Bontang menyoroti pentingnya menjaga netralitas dalam penyusunan anggaran, terutama di tengah situasi politik yang memanas menjelang Pilkada 2024.
Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan, Winardi, mengungkapkan, seluruh proses pembahasan anggaran harus tetap berlandaskan pada kepentingan masyarakat Bontang. Pernyataan tersebut disampaikan dalam Pandangan Umum Fraksinya di Ruang Rapat Paripurna, Senin (4/11/2024), dengan harapan pembahasan dapat berlangsung tanpa intervensi kepentingan sektoral atau golongan tertentu.
“Kami berharap agar tidak ada pihak yang mendominasi pembahasan demi menjaga harmonisasi antara DPRD dan pemerintah daerah,” ujarnya.
Menurutnya, keterbukaan dan kolaborasi antara legislatif dan eksekutif sangat penting untuk menciptakan proses anggaran yang transparan dan berorientasi pada kepentingan publik. Dengan menjaga sinergi, ia yakin kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan akan tetap terjaga.
Fraksi PDI Perjuangan mengingatkan bahwa di tengah atmosfer politik menjelang pilkada, netralitas dalam penganggaran adalah kunci untuk menghindari potensi konflik kepentingan yang dapat merugikan masyarakat.
Di sisi lain, Sekretaris Daerah Kota Bontang, Aji Erlynawati, menegaskan bahwa Pemerintah Kota Bontang juga berkomitmen menjaga profesionalisme dalam proses pembahasan anggaran.
Menurut dia, kolaborasi yang baik antara pemerintah dan DPRD akan menjadi fondasi kuat dalam mewujudkan program prioritas yang tertuang dalam RPJMD Kota Bontang Tahun 2021-2026.
“Kami akan memastikan bahwa tujuan utama untuk mencapai visi dan misi RPJMD tetap menjadi prioritas, terlepas dari dinamika politik,” timpalnya
