Fraksi Golkar Dorong OPD Lakukan Pelelangan dan Penatausahaan Program Kegiatan
Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) di DPRD Kutai Timur (Kutim) mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum melakukan realisasi anggaran 2023, agar segera melaksanakan proses pelelangan dan penatausahaan program kegiatan.
Hal ini disampaikan oleh Hasna, perwakilan dari Fraksi Golkar, saat Rapat Sidang Paripurna ke-18 tentang Pandangan Umum Fraksi-fraksi Dalam Dewan terhadap Nota Penjelasan Pemerintah mengenai Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD tahun 2024.
Menurut Hasna, realisasi anggaran belanja daerah Kutim harus dilakukan secara optimal, untuk membiayai pembangunan infrastruktur dalam rangka peningkatan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.
“Fraksi Golkar juga meminta Bupati Kutim untuk menginstruksi kepada OPD -OPD yang belum melakukan realisasi anggaran 2023, agar segera melaksanakan program kegiatan. Khususnya pada OPD-OPD yang memegang program kegiatan strategis seperti Dinas PU, Dinas Perkim dan Dinas Pertanian,” ujar Hasna.
Hasna juga mengingatkan kembali kepada pemerintah daerah bahwa pada APBD 2022 terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA). Sesuai ketentuan perundang-undangan, maka SILPA 2022 dapat dimasukan dalam struktur APBD-P tahun 2023.
“Kami mendorong agar proses pembahasan Anggaran Belanja tambah (ABT) harus segera mungkin dilakukan, sehingga realisasi serapan anggaran dapat dilaksanakan secara maksimal,” pungkasnya. (*)
