LATESBONTANG – Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dianggap masih menjadi salah satu penyebab lambatnya penyerapan anggaran, termasuk dana pokok-pokok pikiran (Pokir) dewan. Selain kendala dalam hal peng-uload-an, keterbatasan SDM juga jadi problem lainnya.
Untuk itu, sejumlah anggota DPRD Kutai Timur (Kutim) mengikuti Bimtek terkait SIPD di Bandung belum lama ini. Termasuk Legislator PAN, Basti Sangga Langi.
Pokok pikiran DPRD merupakan kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses, yang kemudian dimasukan ke dalam SIPD dalam bentuk program dan kegiatan.
“Kita minta kepada narasumber bahwa bagaimana caranya bisa tutup buka aspirasi dewan dan yang membuka itu siapa, apakah pihak dewan atau yang terkait membidangi itu,” ucap Basti, Senin (22/05/2023).
Basti mengungkapkan pada bimtek tersebut mendatangkan narasumber dari pusat dan di ikuti sekitar 25 anggota DPRD Kutim.
“Tidak semua anggota dewan ikut, ada sekitar 25 orang saja yang ikut,” ungkapnya.
Dia menilai kegiatan Bimtek bagi anggota DPRD ini merupakan salah satu kebutuhan untuk lebih mengoptimalisasi fungsi legislatif.
“Mudah-mudahan kedepannya cara penginputan pokir dewan ini tidak ada lagi masalah, karena cara-cara penginputan pokir telah dijelaskan dengan baik oleh narasumber,” pungkasnya. (adv).
