LATESTBONTANG – DPRD Kota Bontang meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang untuk meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan program penanganan stunting yang tersebar di sembilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Evaluasi tersebut dinilai penting untuk memastikan seluruh OPD memiliki keselarasan dalam menjalankan program demi mengurangi angka stunting di Bontang.
Ketua Komisi A DPRD Bontang, Heri Keswanto, menyampaikan bahwa pembagian anggaran di berbagai OPD harus difokuskan pada upaya pengentasan stunting. Menurutnya, koordinasi yang kuat antara OPD akan mempercepat pencapaian target dan menghindari pemborosan anggaran.
“Kami ingin memastikan sembilan OPD yang menangani stunting ini saling bekerja sama dan sejalan dalam melaksanakan program. Ini penting, agar tidak hanya Dinas Kesehatan yang terlihat dominan,” kata Heri setelah rapat pada Senin (28/10/2024).
Adapun sembilan OPD yang terlibat dalam program stunting ini mencakup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Baperida), Dinas Keluarga Berencana (KB), Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3), Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Dinas Pemuda, Olahraga, dan Ekonomi Kreatif (Dispoparekraf), serta Dinas Pekerjaan Umum dan Pengawasan Ruang Kota (PUPRK).
Heri menambahkan, jika ada OPD yang tidak maksimal menjalankan perannya, maka alokasi anggaran perlu ditinjau kembali. Pengalihan anggaran dapat menjadi solusi agar dana lebih terarah ke program yang benar-benar efektif, seperti di Dinas Kesehatan yang sudah memiliki program khusus.
“Kita akan lihat efektivitas setiap OPD. Kalau ada yang kurang berperan, anggarannya bisa kita alihkan ke dinas yang lebih siap, seperti Dinas Kesehatan,” lanjut dia.
Selain itu, DPRD juga membuka kemungkinan penambahan anggaran apabila angka stunting belum menunjukkan penurunan yang signifikan, tetapi langkah ini hanya akan diambil setelah evaluasi terhadap kinerja seluruh OPD selesai dilakukan.
“Kami melihat hasil dulu. Jika stunting masih tinggi, maka penambahan anggaran bisa dipertimbangkan, tentunya setelah kita pastikan sembilan OPD ini sudah optimal,” jelasnya.
Heri juga menggarisbawahi bahwa anggaran sebesar Rp27 miliar di Dinas Kesehatan saat ini sebagian besar digunakan untuk program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dan bukan langsung untuk program penanganan stunting. Ia menilai alokasi ini perlu ditata ulang agar fokus pada penanganan masalah utama, yaitu stunting.
“Dari Rp27 miliar, Dinkes hanya mengalokasikan Rp3 miliar untuk program stunting. OPD lainnya bagaimana? Kita akan teliti agar anggaran ini tepat sasaran,” tutupnya.