DPRD Bontang Desak PUPRK Maksimalkan Penggunaan Anggaran, Joni Soroti Serapan Dana yang Rendah
LATESTBONTANG – Sekretaris Komisi C DPRD Bontang, Joni Alla’ Padang, menyoroti rendahnya serapan anggaran Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat (PUPRK) di penghujung tahun anggaran 2024. Joni menilai, meski dana sudah dialokasikan, namun masih banyak yang belum dimanfaatkan secara optimal.
Joni menyampaikan keprihatinannya terhadap rendahnya serapan anggaran oleh PUPRK, padahal permohonan pencairan dana untuk tahun anggaran berikutnya sudah banyak diajukan. Ia mendesak agar dana yang sudah tersedia segera digunakan dengan efektif.
“Banyak OPD yang meminta pencairan anggaran lebih cepat ke depan, namun saat ini serapan yang ada sangat rendah. Bahkan, anggaran yang sudah dialokasikan sekarang pun belum dimanfaatkan dengan maksimal,” ujar Joni dalam rapat kerja bersama OPD dan Sekretaris Daerah (Sekda) Bontang, pada Selasa (5/11/2024).
Joni menilai, alasan teknis dan aturan yang sering dikemukakan sebagai penghambat serapan anggaran tidak seharusnya menghalangi langkah pengambilan keputusan yang lebih berani. Ia menegaskan, jika sudah memiliki tanggung jawab atas anggaran, maka resiko dalam penggunaannya harus siap diambil demi kepentingan publik.
“Alasannya selalu teknis, ada yang menganggap aturan menghalangi langkah. Padahal, dengan tanggung jawab kita, harusnya bisa dioptimalkan meskipun ada risiko. Untuk kepentingan rakyat, kenapa tidak?” tegasnya.
Pada sisi lain, rendahnya serapan anggaran di beberapa OPD Bontang menjadi sorotan, dengan banyak OPD yang serapannya di bawah 50 persen. Hingga Oktober 2024, akumulasi sisa anggaran yang belum terealisasi di seluruh OPD mencapai lebih dari Rp2 triliun.
Data yang diperoleh menunjukkan bahwa rata-rata serapan anggaran baru mencapai 39 persen, dengan total anggaran yang belum dibelanjakan mencapai Rp2,04 triliun.
Pun dirinya mengingatkan, rendahnya serapan anggaran akan menghambat pencapaian pembangunan yang telah direncanakan, dan berharap agar pejabat terkait lebih proaktif dalam menggunakan anggaran yang ada. Ia juga menekankan pentingnya memastikan bahwa anggaran yang ada dapat dimanfaatkan sebaik mungkin agar berdampak positif bagi masyarakat.
Namun, meskipun serapan anggaran menjadi sorotan, PUPRK tidak hadir dalam rapat tersebut untuk memberikan klarifikasi lebih lanjut. Sekretaris Daerah (Sekda) Bontang, Aji Erlynawati, berharap dalam rapat selanjutnya, DPRD dapat memperoleh penjelasan lebih rinci mengenai kendala yang dihadapi oleh PUPRK dalam menggunakan anggaran yang tersedia.
“Semoga pada rapat berikutnya, kita bisa mendapatkan informasi yang lebih lengkap dan jelas mengenai penggunaan anggaran ini. Kami akan terus memonitor dan memastikan agar anggaran yang ada dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk pembangunan di Bontang,” kata Aji.
