Latestbontang.com – Rencana pembangunan pelabuhan di Kawasan Peruntukan Industri (KPI) Bontang Lestari terus menjadi perhatian Pemerintah Kota Bontang. Meski dinilai strategis untuk mendukung rantai logistik dan iklim investasi, proyek ini masih menghadapi sejumlah hambatan pada tahap perencanaan awal. Salah satunya menyangkut kejelasan lokasi pembangunan pelabuhan.
Kepala Bidang Penanaman Modal DPMPTSP Bontang, Karel, menyampaikan bahwa penentuan lokasi pelabuhan membutuhkan kesepahaman bersama seluruh pihak yang terlibat. Hal ini mengingat sebagian area yang direncanakan bersinggungan dengan kawasan milik PT Kawasan Industri Bontang (KIB) yang sudah memiliki rencana pengembangan sendiri.
“Pelindo menjadi pihak yang telah menunjukkan ketertarikan. Namun tanpa kejelasan lokasi yang bebas dari potensi sengketa lahan, tentu langkah investasi tidak bisa dilanjutkan,” jelasnya, Sabtu (1/11/2025).
Untuk itu, ia menilai koordinasi intensif antara pemerintah, PT KIB, Pelindo, dan pemangku kepentingan lain harus diperkuat. Komunikasi antar lembaga disebut menjadi syarat mutlak agar rencana infrastruktur besar seperti pelabuhan dapat terwujud.
“Kita perlu duduk bersama dan menyamakan pandangan. Jangan sampai rencana pengembangan industri ke depan terhambat hanya karena persoalan teknis yang sebenarnya dapat diselesaikan dengan komunikasi,” ujarnya.
Selain urusan lahan, DPMPTSP juga mencatat perlunya penyelarasan rencana tata ruang, terutama terkait akses logistik menuju pelabuhan. Pemenuhan aspek ini turut membutuhkan koordinasi dengan instansi teknis seperti Dinas PUPRK dan Bappeda.
Karel menegaskan bahwa proyek pelabuhan di KPI bukan hanya soal fasilitas fisik, tetapi menyangkut konektivitas dan daya saing kawasan industri Bontang di tingkat regional maupun nasional. Karena itu, ia meminta semua pihak menempatkan rencana ini dalam kepentingan jangka panjang.
“Pelabuhan ini nantinya akan menjadi simpul penting dalam mendukung pergerakan industri. Maka penyelesaiannya perlu dilihat sebagai agenda bersama, bukan hanya tugas satu instansi,” pungkasnya. (Ra)