DP3A Kukar Antisipasi Dampak Sosial IKN, Perkuat Perlindungan Perempuan dan Anak di Desa
Kutai Kartanegara – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) menyatakan kekhawatirannya atas potensi maraknya praktik prostitusi dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) seiring dengan pesatnya pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Kepala DP3A Kukar, Hero Suprayetno menegaskan pentingnya penguatan sistem perlindungan berbasis masyarakat, khususnya di wilayah-wilayah yang berbatasan langsung dengan kawasan IKN.
“Kami tentu mengantisipasi hal ini dengan berbagai langkah. Salah satunya melalui pembentukan lembaga perlindungan perempuan dan anak berbasis masyarakat di tingkat desa,” ujarnya, Senin (28/7/2025).
Hero menilai, meskipun pembangunan IKN membawa banyak peluang positif dari sisi ekonomi dan infrastruktur, namun jika tidak dipetakan dan dimitigasi dengan baik, justru akan membuka celah bagi penyakit sosial masyarakat, terutama terhadap kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak.
“Kalau kita tidak mapping dari sekarang, kita bisa terjebak dalam situasi yang pernah kita lihat di Jakarta. Proses urbanisasi besar-besaran akan membuka ruang-ruang negatif seperti prostitusi dan TPPO, dan ini sangat merugikan,” jelasnya.
Sebagai langkah pencegahan, DP3A Kukar memperkuat jejaring relawan masyarakat di desa-desa, membangun sinergi dengan satuan tugas perlindungan perempuan dan anak, serta menjalin kerjasama lintas sektor untuk memastikan semua pihak siap menghadapi dampak sosial dari perkembangan IKN.
“Kami tidak ingin masyarakat kita, khususnya perempuan dan anak-anak, menjadi korban dari sisi gelap pembangunan. Maka itu kita bentuk kelompok masyarakat desa, dan perkuat satgas untuk mengedukasi sekaligus mendeteksi potensi ancaman seperti perdagangan orang,” tambahnya.
Selain itu, Hero juga menekankan, Kukar memiliki potensi besar dalam menyambut transformasi wilayah Kalimantan Timur sebagai pusat pemerintahan.
Namun, potensi tersebut harus dikawal agar tidak dirusak oleh masuknya praktik-praktik menyimpang yang mengancam martabat dan kesejahteraan sosial masyarakat.
“Kalau kita bisa mengelola ini dengan baik, Kukar akan menjadi wilayah penyangga yang tangguh, kompetitif, dan berdaya saing tinggi di tingkat nasional maupun internasional,” pungkasnya. (Adv)
