Kegiatan tersebut dihadiri 364 peserta, yang terdiri dari camat, lurah, kepala desa, serta staf administrasi pertanahan dari 18 kecamatan di Kutim.

Selain itu, hadir pula perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMDes).

Kepala Bagian Tata Pemerintahan, Trisno, dalam sambutannya mengemukakan bahwa bimtek ini bertujuan untuk mempersiapkan penetapan batas desa di seluruh wilayah Kutim, dengan target mulai pemasangan pilar batas pada tahun 2025.

“Kami berharap, pada tahun 2025 kita sudah mulai melakukan pemasangan pilar batas di beberapa desa sebagai langkah awal penegasan batas desa,” ujarnya.

Untuk memastikan kelancaran pelaksanaan, Pemkab Kutim melibatkan sejumlah ahli dari Badan Informasi Geospasial (BIG) serta instruktur berpengalaman dari Alumni Taruna Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) yang memberikan materi tentang pentingnya penetapan batas wilayah desa secara jelas dan akurat.

Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Kutim, Agus Hari Kesuma, yang hadir dalam acara pembukaan, menegaskan pentingnya pemahaman tentang batas wilayah dalam mencegah konflik sosial dan ekonomi di desa.

“Dengan pengetahuan yang memadai, permasalahan tapal batas di tingkat desa dapat diminimalisir. Hal ini juga akan mendukung kejelasan administrasi wilayah dan mendukung pembangunan daerah,” tegas Agus.(ADV)

Artikel Pemkab Kutim Gelar Bimtek Penegasan Batas Desa: Pilar Batas Mulai Dipasang 2025 pertama kali tampil pada Latest Bontang.

Dalam sambutannya, Iwan menekankan bahwa protokol dan MC memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga citra pemerintah. Mereka harus memastikan acara berjalan dengan profesional dan tertib.

“Dengan keterampilan yang mumpuni, kita dapat meningkatkan profesionalisme dan memberikan kesan positif kepada masyarakat,” ungkap Iwan.

Bimtek ini tidak hanya berisi teori, tetapi juga praktik yang dipandu oleh narasumber berpengalaman, Gendhis N Widhi, seorang pakar keprotokolan dari Kabupaten Kediri. Materi yang disampaikan mencakup manajemen keprotokolan, teknik menyusun acara resmi, dan etika komunikasi yang harus dijunjung tinggi oleh seorang MC.

Peserta juga dilatih untuk menghadapi situasi darurat dalam penyelenggaraan acara.

Iwan Adiputra menjelaskan bahwa tujuan akhir dari Bimtek ini adalah menciptakan SDM yang kompeten dan siap menghadapi dinamika di lapangan. Protokol dan MC yang handal harus mampu menyesuaikan diri dengan berbagai tantangan.

“Kami berharap Bimtek ini dapat memberikan dampak positif bagi kinerja semua peserta,” tambahnya.

Selain materi keprotokolan, peserta dilatih untuk meningkatkan kemampuan komunikasi, termasuk cara menyesuaikan gaya bicara dengan audiens. Peran MC tidak hanya sebagai pemandu acara, tetapi juga sebagai penghubung antara penyelenggara dan tamu undangan.

Bimtek ini merupakan langkah strategis Pemkab Kutim dalam memperkuat kompetensi SDM di bidang keprotokolan. Harapannya, kegiatan serupa dapat dilanjutkan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan acara resmi di tingkat daerah maupun nasional.

Di akhir kegiatan, Iwan menekankan pentingnya implementasi ilmu yang telah diperoleh. Salah seorang peserta, Abdul Rahman Ambalajuk, menyatakan antusiasmenya.

“Ini adalah kesempatan berharga untuk mempelajari berbagai hal baru yang dapat kami terapkan langsung dalam tugas sehari-hari,” tuturnya.(ADV)

Artikel Pemkab Kutim Selenggarakan Bimtek untuk Tingkatkan Keterampilan Protokol dan MC pertama kali tampil pada Latest Bontang.

Acara tersebut berlangsung selama tiga hari, di Ruang Pelangi, Hotel Royal Victoria Sangatta, mulai Kamis (26/9/2024) hingga Sabtu (28/9/2024).

Kepala DPPKB Kutim, Achmad Junaidi B., saat membuka acara tersebut, menjelaskan bahwa Rakor bertujuan untuk memperkuat koordinasi dan menyamakan persepsi dalam pelaksanaan program KB di lapangan.

“Rakor ini penting untuk meningkatkan efektivitas kinerja para penyuluh, terutama dalam menyelaraskan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) mereka baik di tingkat pusat maupun daerah,” ungkapnya.

DPPKB juga menghadirkan narasumber dari perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kaltim, yakni Mustain Adnan dan Ni Nyoman Laksmi Puspalingga, guna memberikan wawasan dan pembekalan terkait kebijakan terbaru.

Achmad Junaidi menegaskan bahwa koordinasi yang solid antara penyuluh dan DPPKB sangat penting untuk keberhasilan program KB di Kutim. Ia juga meminta para penyuluh untuk menyusun rencana tindak lanjut yang konkret agar program yang direncanakan dapat diimplementasikan dengan baik di lapangan.

Selain itu, isu kesejahteraan penyuluh juga menjadi perhatian utama. DPPKB berkomitmen untuk memperbaiki tunjangan transportasi dan fasilitas kerja, yang diharapkan dapat terealisasi pada tahun 2025. Sebelumnya, DPPKB sudah memberikan dukungan berupa fasilitas motor, laptop, dan modem internet untuk menunjang kinerja para penyuluh di lapangan.

Achmad Junaidi berharap melalui Rakor ini, sinergi antara penyuluh dan DPPKB semakin kuat, sehingga program KB di Kutim dapat berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Dengan dukungan yang tepat, kita bisa mencapai tujuan bersama untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui program KB,” pungkasnya.(ADV)

Artikel 43 Penyuluh KB di Kutim Bahas Penguatan Program Kerja dalam Rakor DPPKB pertama kali tampil pada Latest Bontang.

Kunjungan ini bertujuan untuk mendeteksi sejak dini permasalahan ketenagakerjaan yang sering terjadi di perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah Kutim.

Roma Malau menjelaskan bahwa masalah umum yang sering muncul di dunia industri, khususnya di PT Pama Persada Nusantara, berkaitan dengan cuti karyawan dan upah. Ia menekankan bahwa program kunjungan ini adalah langkah awal yang diambil pihaknya untuk meningkatkan hubungan industrial antara perusahaan dan karyawan.

“Hubungan industrial antara perusahaan dan karyawan harus dijaga agar menjadi lebih baik,” ungkap Roma. Ia menambahkan, “Dengan deteksi dini, kami bisa segera menangani permasalahan yang muncul dan menghindari situasi yang dapat merugikan hak-hak karyawan.”

Selama kunjungan, Roma memaparkan bahwa pihaknya telah menanyakan berbagai hal terkait deteksi dini masalah yang ada di PT Pama Persada Nusantara. Ia berharap inisiatif ini tidak hanya akan meningkatkan kerjasama antara perusahaan dan pemerintah daerah, tetapi juga berkontribusi dalam pembangunan Kutai Timur yang lebih maju.

“Ini juga untuk meningkatkan kerjasama antar perusahaan dengan Pemerintah Kabupaten. Agar bersama-sama kita dapat membangun Kutim menjadi lebih baik,” pungkasnya.(ADV).

Artikel Deteksi Masalah Ketenagakerjaan, Kadisnakertrans Kutim Kunjungi PT Pama Persada pertama kali tampil pada Latest Bontang.

Asisten Ekonomi dan Pembangunan (Ekobang) Seskab Kutim, Zubair, menekankan perlunya peningkatan capaian anggaran yang saat ini baru mencapai 4,81 persen dari target 20,58 persen.

Zubair menyarankan agar pengendalian internal diperkuat untuk memastikan target dapat tercapai sesuai rencana. “Saya minta Bagian Pembangunan untuk mengaktifkan kembali laporan. Paling tidak satu bulan sekali,” ujarnya.

Hal ini penting agar setiap perangkat daerah dapat memonitor progres dan menyesuaikan rencana aksi jika diperlukan.

Selain itu, dukungan datang dari Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalimantan Timur, Surasno Wahyu Widarto. Ia menekankan pentingnya pengawasan dalam mencapai keberhasilan program pemerintah.

“Pengendalian sangat penting dalam pengawasan. Selalu lakukan koordinasi. Kami siap membantu,” tegas Surasno.

Ia juga menyarankan agar dibuat peta kegiatan yang memudahkan identifikasi proyek yang tidak dapat terlaksana, sehingga dapat diganti dengan kegiatan lain yang lebih realistis.

Rapat tersebut dihadiri oleh berbagai pihak dan dilanjutkan dengan diskusi serta tanya jawab terkait permasalahan yang dihadapi di lapangan. Diskusi ini diharapkan dapat menghasilkan solusi konkret untuk mendorong realisasi anggaran yang lebih optimal.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan Pemkab Kutim dapat meningkatkan kinerja pembangunan dan mengoptimalkan penggunaan anggaran demi kepentingan masyarakat.

Artikel Pemkab Kutim Didorong Tingkatkan Pengendalian Anggaran pertama kali tampil pada Latest Bontang.

Sidang paripurna ini juga dihadiri oleh Sekretaris Kabupaten (Seskab) Rizali Hadi, Kepala Perangkat Daerah, serta pimpinan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Dalam kesempatan itu, Jimmi resmi dilantik sebagai Ketua DPRD, didampingi Sayid Anjas sebagai Wakil Ketua I, dan Prayunita Utami sebagai Wakil Ketua II. Pelantikan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur nomor 100.1.4.2./38/B/POD.II/2024, dengan masa jabatan 2024-2029.

Dalam sambutannya, Agus menekankan bahwa pelantikan pimpinan DPRD merupakan momen penting dalam proses demokrasi di Kabupaten Kutim. Ia menyebut DPRD sebagai lembaga yang memiliki peran sentral dalam tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

“Para pimpinan DPRD yang baru dilantik merupakan representasi aspirasi masyarakat. Mereka harus didukung penuh dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya,” ujar Agus.

Agus berharap, unsur pimpinan DPRD mampu mengoordinasikan seluruh fungsi DPRD, termasuk dalam hal pengawasan, legislasi, dan anggaran. Selain itu, pimpinan DPRD juga diharapkan bisa memimpin sidang-sidang DPRD dengan baik serta memastikan keputusan strategis yang diambil sesuai dengan kebijakan daerah.

“Tugas pimpinan DPRD tidak hanya memimpin rapat, tetapi juga mengawasi kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah agar sesuai dengan peraturan yang berlaku,” tambahnya.

Agus juga menyampaikan harapan bahwa DPRD Kutim, di bawah kepemimpinan yang baru, dapat bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk membangun Kutai Timur menjadi lebih baik.

Menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2024, Agus mengingatkan para anggota DPRD untuk turut mengawal proses pilkada tersebut, mulai dari persiapan hingga pelantikan kepala daerah terpilih. Menurutnya, suksesnya penyelenggaraan pilkada tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara, melainkan tanggung jawab bersama.

“DPRD diharapkan dapat memberikan dukungan penuh, baik dalam kebijakan, sarana dan prasarana, maupun pengawasan selama pelaksanaan Pilkada Serentak 2024,” pungkasnya. (*)

Artikel Pelantikan Pimpinan DPRD Kutim, Pjs Bupati Tekankan Pentingnya Pengawasan dan Demokrasi pertama kali tampil pada Latest Bontang.

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya manusia (SDM) dalam pemerintahan, BKPSDM Kutim mengambil langkah-langkah strategis guna memastikan ASN tidak hanya menjalankan tugasnya dengan baik, tetapi juga terus berkembang dalam karier dan kompetensinya.

Kepala BKPSDM Kutim, Mislianyah, menegaskan hal ini dalam apel pagi yang dilaksanakan di Halaman Kantor BKPSDM pada Kamis (26/9/2024). Ia menyampaikan bahwa instansinya akan terus berupaya meningkatkan kualitas dan kapasitas ASN melalui berbagai program pengembangan berkelanjutan.

“Kami tidak hanya mengurus administrasi pengusulan dan pemberhentian PNS, tetapi juga memastikan ASN di Kutai Timur mendapatkan kesempatan pengembangan karier yang optimal,” ujarnya.

BKPSDM Kutim telah menunjukkan keseriusannya dalam meningkatkan kompetensi ASN dengan menjalin kerja sama erat bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN). “Seleksi ASN yang kami lakukan selalu menggandeng BKN. Ini adalah bagian dari upaya kami untuk memastikan transparansi dan kualitas dalam setiap tahap seleksi,” lanjut Mislianyah.

Langkah-langkah ini dianggap krusial mengingat peran strategis ASN dalam pelayanan publik. Dengan peningkatan kompetensi, diharapkan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat lebih efisien, efektif, dan berkualitas. BKPSDM juga memastikan bahwa semua proses administrasi, termasuk pengelolaan pengusulan, promosi, dan pemberhentian ASN, berjalan dengan lebih transparan sesuai dengan aturan baru yang diterapkan.

Kebijakan pengembangan SDM yang dilaksanakan oleh BKPSDM Kutim mencakup pelatihan dan program peningkatan keterampilan bagi ASN, baik dalam kompetensi teknis maupun manajerial. Dengan demikian, ASN di Kutim diharapkan mampu bersaing dan berkontribusi maksimal dalam tugas-tugas pemerintahan.

Di bawah kepemimpinannya, BKPSDM diharapkan dapat meningkatkan efisiensi birokrasi, meminimalisir kesalahan, dan memastikan bahwa setiap ASN memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang.

Dengan adanya komitmen kuat dari BKPSDM Kutim, para ASN diharapkan mampu beradaptasi dengan tuntutan zaman yang semakin kompleks. Hal ini sekaligus menjadi bukti bahwa pemerintah daerah serius dalam meningkatkan kualitas SDM untuk pelayanan publik yang lebih baik dan merata bagi seluruh masyarakat Kutai Timur.

“Pengembangan ASN bukan hanya soal kesejahteraan mereka, tetapi juga bagaimana mereka mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Kami percaya bahwa dengan ASN yang kompeten, seluruh sektor di Kutai Timur akan berkembang lebih pesat,” tutup Mislianyah.(ADV).

Artikel BKPSDM Kutim Berkomitmen Tingkatkan Kompetensi ASN untuk Pelayanan Publik yang Lebih Baik pertama kali tampil pada Latest Bontang.

Kepala BKPSDM Kutim, Mislianyah, mengumumkan perubahan signifikan ini dalam apel pagi yang berlangsung di halaman kantor BKPSDM Kutim, Kamis (26/9/2024).

Sistem yang diperkenalkan ini dirancang untuk mempercepat dan mempermudah proses kenaikan pangkat, sejalan dengan peraturan baru yang berlaku di seluruh Indonesia. Kebijakan ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2024, yang menggantikan UU Nomor 4 Tahun 2023. Salah satu perubahan mencolok dari sistem ini adalah frekuensi kenaikan pangkat yang kini dilakukan enam kali dalam setahun.

“Dulu, kenaikan pangkat hanya dilaksanakan dua kali setahun pada bulan April dan Oktober. Kini, ada perubahan menjadi enam kali: Februari, April, Juli, Agustus, Oktober, dan Desember,” jelas Mislianyah di hadapan para ASN Kutim.

Perubahan ini merupakan bagian dari kebijakan yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN), yang diterapkan di seluruh Indonesia dengan tujuan mempercepat proses administrasi dan memberi peluang lebih besar bagi ASN untuk meningkatkan jenjang karir mereka.

“Dengan adanya aturan baru ini, kami berharap ASN dapat lebih termotivasi untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan lebih baik,” tambah Mislianyah.

Di samping frekuensi kenaikan pangkat yang diperbarui, Mislianyah juga menekankan pentingnya kelengkapan berkas dalam pengajuan kenaikan pangkat. “Berkas yang tidak lengkap tidak akan diproses, dan pengajuannya dapat ditunda hingga periode berikutnya,” tegasnya. Aturan ini diharapkan mampu mengurangi kendala yang sering muncul dalam proses administrasi serta mempercepat waktu penilaian dan pengesahan kenaikan pangkat ASN.

Mislianyah juga mengungkapkan rencana inovatif BKPSDM Kutim untuk 2025, yaitu mengantarkan langsung Surat Keputusan (SK) kenaikan pangkat ke perangkat daerah. Pihaknya berkomitmen untuk menjadwalkan penyerahan SK secara langsung sebagai bentuk pelayanan yang lebih baik kepada ASN.(ADV)

Artikel BKPSDM Kutim Luncurkan Sistem Kenaikan Pangkat Baru untuk Tingkatkan Motivasi ASN pertama kali tampil pada Latest Bontang.

Pada tahun lalu, dana karbon difokuskan untuk mendukung program-program terintegrasi di 10 Perangkat Daerah (PD) dengan total anggaran Rp 6,8 miliar. Melalui inisiatif ini, pemerintah daerah berhasil memperkuat langkah-langkah penurunan emisi karbon yang dilakukan oleh PD.

Namun, pada 2024, pendekatan baru diterapkan. Sebesar Rp 305 juta akan dialokasikan langsung kepada 83 desa yang dianggap berkontribusi dalam upaya penurunan emisi karbon. Dengan alokasi ini, diharapkan dana dapat digunakan secara lebih tepat sasaran dan memberdayakan masyarakat desa untuk aktif menjaga lingkungan.

Kabid Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bappeda Kutim, Ripto Widargo, menjelaskan bahwa setiap desa diberikan kebebasan untuk menggunakan dana sesuai kebutuhan dan program yang telah direncanakan. “Sekitar Rp 305 juta langsung diberikan untuk 83 desa di Kutai Timur, sesuai dengan kegiatan yang dirancang oleh masing-masing desa,” ungkapnya belum lama ini.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) juga berkontribusi dalam program ini dengan menugaskan fasilitator di desa-desa penerima dana karbon. Fasilitator tersebut akan membantu desa dalam merancang dan melaksanakan program penurunan emisi yang efektif.

Saat ini, desa-desa penerima dana sedang menyusun proposal untuk mencairkan dana yang dialokasikan. Dengan adanya pendampingan dan perencanaan yang matang, diharapkan dana yang diterima dapat dimanfaatkan secara optimal dan menghindari silpa (sisa lebih perhitungan anggaran).

Program ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk mendukung penurunan emisi karbon melalui pendekatan langsung kepada masyarakat desa. Langkah ini diharapkan mampu memberikan dampak signifikan dalam menjaga kelestarian lingkungan, terutama di wilayah Kutim yang kaya akan sumber daya alam. (adv)

Artikel Berdampak Positif, Program Dana Karbon FCPF-CF Dukung Penurunan Emisi di Kutim pertama kali tampil pada Latest Bontang.

Kegiatan ini diinisiasi oleh Bidang Rehabilitasi dan Kontruksi BPBD Kutim serta melibatkan berbagai unsur, mulai dari perusahaan, perbankan, hingga lembaga kemitraan di wilayah Kutim.

Sekretaris Kabupaten (Seskab) Kutim, Rizali Hadi, yang membuka acara, menegaskan bahwa penanggulangan bencana tidak bisa dibebankan sepenuhnya kepada pemerintah. Ia menekankan pentingnya kontribusi dari semua pihak, termasuk dunia usaha dan masyarakat. Menurutnya, dengan kerja sama yang baik, risiko dan dampak bencana bisa diminimalisir.

“Bencana memang tidak bisa kita hindari, namun dengan langkah antisipatif dan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, dampaknya bisa kita tekan seminimal mungkin,” ujar Rizali dalam sambutannya.

Meskipun Kutim tergolong relatif aman dari bencana besar seperti gempa, Rizali menegaskan pentingnya kewaspadaan terhadap potensi bencana lainnya seperti kebakaran dan banjir. Ia juga mengapresiasi perusahaan-perusahaan di sektor tambang dan perkebunan yang sudah berperan aktif dalam membantu pemerintah menangani berbagai bencana di wilayah Kutim.

“Selain terus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, kita juga harus memastikan sarana dan prasarana penanggulangan bencana memadai. Peran dunia usaha di sini sangat penting. Saya berterima kasih kepada perusahaan-perusahaan yang sudah berkontribusi,” katanya.

Rizali juga menyoroti pentingnya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang kesiapsiagaan menghadapi bencana. Pemanfaatan teknologi informasi dianggap menjadi langkah efektif dalam menyebarluaskan pengetahuan tentang kebencanaan.

“Saya berharap, melalui kegiatan ini kita bisa berdiskusi, saling berbagi informasi, dan menghasilkan rumusan kebijakan yang menjadi dasar untuk menghadapi potensi bencana. Pemerintah daerah memiliki keterbatasan, maka kolaborasi dari semua pihak sangat dibutuhkan,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Rakor, Endry Permadi Kusuma Wardana, mengatakan kegiatan ini berkolaborasi dengan dunia usaha, sektor perbankan, dan lembaga kemitraan dari delapan kecamatan di Kutim, seperti Sangatta Utara, Teluk Pandan, Sangatta Selatan, Rantau Pulung, Bengalon, Muara Wahau, Muara Ancalong, dan Muara Bengkal.

“Kita semua paham, penanganan bencana bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Dunia usaha memiliki sumber daya yang lebih baik dan kepedulian yang tinggi terhadap isu ini. Namun, jika tidak dikoordinasikan dengan baik, penanganannya tidak akan efektif,” jelas Endry.

Dalam Rakor ini, hadir dua narasumber utama, yaitu Ario Akbar Lomban dari BNPB Jakarta dan Didik Wahyu Setiawan dari PT Indominco Mandiri. Kedua narasumber ini diharapkan mampu memberikan wawasan dan pengalaman yang dapat diterapkan di Kutim. (adv)

Artikel Pemkab Kutim Gelar Rakor Penanggulangan Bencana, Kolaborasi Dunia Usaha pertama kali tampil pada Latest Bontang.