LATESTBONTANG – Tingginya angka stunting di Kota Bontang, yang mencapai 20,6 persen menurut data e-PPGBM per Agustus 2024, mendorong Ketua Komisi A DPRD Bontang, Heri Keswanto, untuk mengutamakan sinergi lintas sektor dalam penanganan masalah ini.
Ia menyebutkan, penanganan stunting tidak dapat hanya mengandalkan sektor kesehatan, tetapi perlu didukung oleh sektor pendidikan, sosial, dan ekonomi.
Dalam rapat internal Komisi A, Heri menekankan pentingnya kerja sama menyeluruh yang melibatkan berbagai pihak. Menurutnya, pendekatan komprehensif adalah kunci untuk mengurangi angka stunting secara efektif.
“Mengatasi stunting tidak bisa dilakukan secara parsial. Sektor kesehatan, pendidikan, bahkan ekonomi harus terlibat secara maksimal,” jelasnya, Selasa (5/11/2024).
Ia menyebutkan, Komisi A DPRD Bontang telah mengidentifikasi masalah stunting sebagai prioritas utama dalam APBD 2025, mengingat dampaknya yang signifikan terhadap kualitas generasi masa depan.
Keputusan ini, lanjut dia, diambil berdasarkan hasil diskusi yang mempertimbangkan data stunting terbaru. Tingginya angka tersebut dinilai sebagai peringatan yang membutuhkan tindakan segera dan terarah dari seluruh sektor pemerintahan.
Selain itu, kolaborasi ini bertujuan untuk tidak hanya mengurangi angka stunting, tetapi juga mencegahnya agar tidak kembali meningkat di masa mendatang. Ia berharap dengan adanya sinergi, Kota Bontang dapat mewujudkan generasi sehat dan berkualitas.
Dengan adanya fokus lintas sektor dalam APBD 2025, Heri optimistis bahwa upaya penurunan stunting di Bontang akan lebih efektif.
“Ini bukan hanya persoalan kesehatan, tetapi tanggung jawab bersama untuk masa depan Bontang yang lebih baik,” pungkasnya.