LATESTBONTANG – Kota Bontang memiliki potensi wisata laut yang besar, namun belum dimanfaatkan secara optimal. Salah satu contohnya adalah Pulau Gusung yang berada di Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara. Pulau ini memiliki kekayaan kelautan dan pesisir yang bisa dijadikan sebagai sumber perekonomian masyarakat.
Namun, Pulau Gusung saat ini menghadapi ancaman tenggelam akibat abrasi laut yang semakin parah. Selain itu, masyarakat pulau juga mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti listrik, air bersih, dan pendidikan.
Ketua DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam, mengatakan bahwa Pulau Gusung perlu mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang. Ia meminta agar Pemkot Bontang lebih fokus dalam mengatasi persoalan masyarakat pesisir, termasuk di Pulau Gusung.
“Ini penting, bagaimana Pemkot dapat memenuhi kebutuhan mendasar tingkat kesejahteraan masyarakat yang ada di dalamnya,” ujarnya.
Politisi Golkar ini juga menyarankan agar Pemkot Bontang tidak membedakan pembangunan antara di daratan dan di pesisir. Ia menilai bahwa semua wilayah pesisir di Kota Bontang memiliki potensi yang sama untuk dikembangkan sebagai wisata laut.
“Kalau kita memang mau mengkaji untuk peningkatan wisata, seharusnya tak ada perbedaan antara di daratan, gusung atau pun melahing. Tinggal bagaimana arah kebijakan Pemkot Bontang agar fokus terhadap masyarakat peisisir, masing-masing punya potensi yang sama,” tambahnya.
Untuk mengatasi abrasi dan banjir rob di Pulau Gusung, Andi Faizal mendorong Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bontang untuk segera melakukan pengkajian dan pembangunan infrastruktur tanggul. Ia tidak ingin masyarakat pulau yang berjumlah sekitar 300 jiwa dan sebagian besar bekerja sebagai nelayan terancam tergusur akibat abrasi.
Andi Faizal juga mengatakan bahwa DPRD Bontang akan segera menindaklanjuti persoalan ini melalui Komisi 3 yang membidangi pembangunan. Ia berharap ada rapat kerja bersama antara Komisi 3 dan Dinas PUPR Kota Bontang untuk membahas anggaran perubahan terkait hal ini.
“Komisi 3 bisa segera memanggil dinas terkait seperti Dinas PUPR Kota Bontang, dimana kita akan segera melakukan pembahasan APBD Perubahan, terkait hal itu,” tandasnya. (*)