Kukar Siap Laksanakan PSU, Anggaran Diprioritaskan dari Efisiensi APBD
Kutai Kartanegara – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menyatakan kesiapan untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pasca rapat koordinasi dengan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) terkait penganggaran PSU.
Dalam rapat yang berlangsung secara virtual, Wamendagri menekankan, daerah yang menggelar PSU harus mengalokasikan anggaran dari sumber yang sudah tersedia, terutama melalui Belanja Tidak Terduga (BTT) atau efisiensi anggaran sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono menyampaikan bahwa Kukar akan memprioritaskan penggunaan anggaran dari efisiensi APBD, mengingat BTT daerah tidak mencukupi untuk menutupi kebutuhan PSU.
“Di Kukar sendiri, sepertinya kita harus menggunakan anggaran yang berasal dari efisiensi, karena BTT kita tidak mencukupi,” ujarnya Kamis (6/3).
Mengenai total anggaran PSU, Sunggono menyebutkan, usulan awal dari penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu, serta unsur keamanan seperti Polres dan Kodim mencapai sekitar Rp78 miliar.
Namun, angka ini masih bisa berubah karena adanya usulan tambahan yang diajukan Polres Kukar.
“Kemarin usulan awal sekitar Rp 78 miliar, tapi sepertinya masih terkoreksi. Nanti akan kita verifikasi dulu besarannya, tapi prinsipnya kita tetap berpegang pada asas efisiensi dan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” jelasnya.
Sekda menambahkan, sisa anggaran dari Pilkada 2024 yang masih tersedia sekitar Rp4 miliar dapat digunakan kembali untuk PSU.
Selain itu, alat peraga dan perlengkapan pemilu sebelumnya, seperti bilik suara dan logistik lainnya, akan ditinjau ulang oleh KPU untuk menentukan apakah masih bisa dimanfaatkan guna mengurangi beban anggaran.
“Kalau alat-alat pelaksanaan Pilkada kemarin masih bisa digunakan kembali, tentu lebih baik agar tetap mengedepankan efisiensi,” kata Sunggono.
Sementara itu, dia mengungkapkan bahwa Kukar masih menunggu kepastian tahapan PSU dari KPU. Namun, Pemkab Kukar menegaskan siap melaksanakan PSU sesuai dengan regulasi yang ditetapkan.
“Untuk tahapan kita masih menunggu keputusan dari KPU, tapi intinya Kukar siap melaksanakan PSU dengan anggaran yang bersumber dari APBD,” tegasnya. (Adv)
